Jakarta,TAMBANG, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), anak usaha PT Pertamina (Persero) resmi menjadi pengelola Wilayah Kerja Rokan. Pengalihan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebelumnya Chevron Pacific Indonesia (CPI) dikerjakan pada tanggal 9 Agustus Pkl.00.01 WIB. Ini juga menuntaskan peran CPI yang selama 80 tahun mengelola salah satu blok migas paling besar di Indonesia. Blok Rokan, Riau mulai ditemukan pada tahun 1941 dan mulai berproduksi permulaan tahun 1951.
Acara seremoni alih kelola ini disaksikan oleh sejumlah pemangku kepentingan secara hybrid di Pekanbaru dan Jakarta. Mereka yang hadir adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif; Pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI; Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I, Pahala Nugraha Mansury; Gubernur Riau, Syamsuar; Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto; Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati; Direktur Utama CPI, Albert Simandjuntak dan Direktur Utama PHR, Jaffe Suardin Arizona.
Menteri ESDM, Arifin Tasrif dalam sambutannya mengatakan bahwa pengalihan pengelolaan WK Rokan antara CPI kepada PHR ialah sejarah bagi industri hulu migas di Indonesia.
“Hari ini ialah salah satu tonggak sejarah industri hulu migas Indonesia, karena sehabis Caltex dan kemudian PT Chevron Pacific Indonesia mengorganisir WK Rokan selama 80 tahun, maka pengelolaan salah satu WK terbesar di Indonesia ini selanjutnya diserahkan kepada BUMN, PT Pertamina (Persero) lewat PT Pertamina Hulu Rokan,” ungkap Arifin.
Untuk diketahui, menurut Keputusan Menteri ESDM No. 1923 K/10/MEM/2018 Tanggal 6 Agustus 2018, Pemerintah sudah menetapkan PT. Pertamina (Persero) lewat afiliasinya PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR) selaku pengelola WK Rokan pasca 8 Agustus 2021 dengan Participating Interest (PI) sebesar 100% (termasuk PI 10% yang mau ditawarkan kepada BUMD).
Kontrak Kerja Sama WK Rokan sudah ditandatangani antara PT. PHR dengan SKK Migas pada tanggal 9 Mei 2019 dengan menggunakan Skema Kontrak Gross Split dan akan berlaku efektif semenjak tanggal 9 Agustus 2021 dengan kala Kontrak selama 20 tahun.
Menteri ESDM mengapresiasi proses transisi yang telah berlangsung baik sehingga tidak terjadi penurunan produksi sehabis pengelolaannya diserahkan kepada PHR. Kecermatan dalam pengelolaan acara-aktivitas yang mendukung peralihan dengan pemanfaatan kontrak-perjanjian pengadaan serta menjalin kerjasama aktif antara Pertamina dan Chevron, menjadi salah satu inisiasi produktif yang menjadi kunci proses transisi WK Rokan.
“Kami mengapresiasi upaya seluruh pihak di Kementerian ESDM, SKK Migas, PT CPI dan PT Pertamina dalam penyelesaian problem-persoalan kritikal dalam proses transisi WK Rokan dan menangkal terjadinya penurunan bikinan serta mempersiapkan WK Rokan untuk dapat mengembangkan aktivitas dan buatan di periode mendatang mengingat WK Rokan merupakan salah satu WK terbesar di Indonesia yang bernilai strategis dalam menyanggupi sasaran bikinan 1 juta BOPD dan 12 BSCFD pada tahun 2030 mendatang,” lanjut Arifin.
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto menyertakan, proses alih kelola dapat berlangsung dengan baik dan tanpa hambatan. “Dalam rangka mendukung capaian 1 juta BOPD pada tahun 2030, maka sejak dua tahun kemudian kami bekerja keras, mengusahakan biar alih kelola berjalan lancar dan tingkat bikinan minyak pada selesai era persetujuan PT CPI dapat dipertahankan. Ini merupakan hal penting bagi bangsa dan negara mengenang WK Rokan dikala ini masih mendukung 24% produksi nasional dan dibutuhkan tetap menjadi daerah kerja andalan Indonesia,” kata Dwi Soetjipto.
Salah satu usaha SKK Migas untuk mengawal alih kelola WK Rokan yakni menginisiasi Head of Agreement (HoA) yang menjamin investasi PT CPI pada akhir kurun kesepakatan. Hasilnya, sejak HoA ditandatangani pada 29 September 2020 hingga 8 Agustus 2021, telah dijalankan pemboran 103 sumur pengembangan. Selain pemboran, SKK Migas juga menemani 8 gosip lain yang menjadi kunci berhasil alih kelola, ialah migrasi data dan operasional, pengadaan chemical EOR, manajemen kontrak-persetujuan pendukung kegiatan operasi, pengadaan listrik, tenaga kerja, pengalihan teknologi info, perizinan dan mekanisme operasi serta pengelolaan lingkungan.
“Kami berterima kasih atas sumbangan aneka macam pihak, termasuk terhadap Pemda Riau, sehingga operasional WK Rokan pada kala transisi berjalan dengan baik”, sambung Dwi.
Albert Simanjuntak selaku Managing Director Chevron IndoAsia Business Unit & Presiden Direktur PT. Chevron Pacific Indonesia menyampaikan apresiasinya, “Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang sudah terjalin selama era transisi bareng SKK Migas dan Pertamina, sehingga alih kelola berjalan dengan selamat, jago dan tanpa hambatan. Semoga WK Rokan dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya terhadap bangsa dan negara,” terangnya.
Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sebagai induk perjuangan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), memberikan, pengelolaan WK Rokan oleh Pertamina menjelang hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ialah pujian bagi Pertamina dan bangsa Indonesia serta wujud dukungan dari segenap bangsa Indonesia sehingga alih kelola berjalan dengan baik.
Untuk memastikan kelancaran proses alih kelola, imbuh Nicke, Pertamina melalui PHR juga telah membentuk Tim Transisi yang bertugas memutuskan kelangsungan operasi, terutama di aspek subsurface, operasi buatan, project and facility engineering, operasi K3LL, hingga ke aspek sumber daya insan, finansial , komersial, asset supply chain management serta IT.
“Hal yang tidak kalah penting dalam proses alih kelola ini, kami mengingatkan kembali perihal high risk pengelolaan usaha migas, tidak hanya proses kehandalan namun aspek HSSE (Health, Safety, Security and Environment) tetap menjadi perhatian kita semua,” tegas Nicke.
Kepada seluruh manajemen dan pekerja PHR, Nicke berpesan biar terus konsentrasi melakukan amanah dari Pemerintah untuk memperlihatkan yang terbaik bagi negara, masyarakat dan bangsa lewat pengelolaan Blok Rokan agar dapat mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia.
“Pertamina juga memiliki amanah lainnya, ialah mendukung program pemerintah meraih bikinan minyak mentah satu juta barrel oil per day (BOPD) dan 12 milyar standard cubic feet per day (BSCFD) di tahun 2030. Oleh hasilnya, selain perjuangan serta janji Pertamina, tentu juga diperlukan sumbangan penuh dari Pemerintah Pusat dan daerah serta seluruh Stakeholder dan penduduk untuk mewujudkan harapan mulia tersebut,” pungkas Nicke.
