Selain membutuhkan kucuran biaya besar, acara eksplorasi panas bumi juga mempunyai tingkat risiko yang amat tinggi. Demi menggenjot minat penanam modal, kini Pemerintah menginisiasi sketsa gres dengan mengambil alih problem eksplorasi.
“Pemerintah menyediakan denah pembangunan pembangkit listrik geothermal, di mana acara eksplorasi dijalankan oleh Pemerintah,” tutur Menteri ESDM Arifin tasrif ketika menghadiri acara Digital Indonesia International Geothermal Convention (DIIGC) 2020 secara virtual, Selasa (8/9).
Selain itu, Pemerintah juga sedang menggodok regulasi khusus yang mengontrol soal harga jual listrik dari panas bumi lewat Peraturan Presiden. Tujuan pengaturan harga semoga angka investasi panas bumi bisa meraih level keekonomian.
“Ini dijalankan untuk mempesona investasi di sektor energi gres terbarukan, tergolong pada pengembangan geothermal,” Ujar Arifin.
Sebelumnya, Pemerintah sudah menyediakan banyak sekali insentif fiskal untuk pengembangan bisnis sektor geothermal, tetapi suntikan ini belum secara signifikan menarik perhatian penanam modal, mulai dari tax allowance, pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sampai pengecualian bea masuk impor.
Kemudian, Pemerintah juga sudah memberikan peluang pada pengembangan panas bumi di area yang sebelumnya terlarang, mirip hutan buatan, hutan lindung, dan hutan konversi. Tapi, demi menghemat potensi resistensi penduduk setempat, Pemerintah meminta supaya kontraktor loyal dalam melakukan acara-aktivitas pemberdayaan.
“Sesuai yang tercantum dalam UU (Nomor 21 tahun 2014), pembangunan panas bumi dapat dikerjakan di area hutan buatan, hutan lindung, dan hutan konservasi. Kami juga mengimbau kontraktor untuk melakukan acara kesejahteraan penduduk dan CSR,” tutur Arifin.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, energi geothermal ialah salah satu dari tulang punggung suplai energi nasional di era depan. Dengan kesempatanlebih dari 23,9 gigawatt, Indonesia tercatat selaku salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia. Namun, realisasinya hingga dikala ini baru mencapai 2,13 gigawatt atau 8,9% saja.
Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Pemerintah menargetkan kapasitas terpasang geothermal mencapai 7.000 megawatt pada 2025. Selain itu, pemerintah juga memasang target sebesar 23 persen energi baru dan terbarukan pada bauran energi tahun 2025.
