Jakarta,TAMBANG, Program Biodiesel mulai dari B20 sampai B30 menjadi salah satu acara yang dibanggakan Presiden Joko Widodo. Ini juga yang disampaikannya dalam Pidato di Sidang Tahunan hari ini Jumat, (14/8). Bahkan Presiden menyampaikan bahwa program B100 sedang uji buatan dan akan menyerap minimal 1 juta ton kelapa sawit petani untuk kapasitas buatan 20 ribu barel per hari.
Sayanganya program ini belum dinikmati keuntungannya oleh petani khusus petani sawait swadaya. Dalam diskusi Webinar bernuansa Monopoli Mata Rantai oleh Industri Biodiesel dalam Program B30, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto. Dengan tegas Ia mengatakan acara biodiesel ini cuma menguntungkan korporasi besar.
Mansuetus lalu menjelaskan perihal aneka macam regulasi yang memayungi kebijakan biodiesel. Termasuk eksistensi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Dalam susunan Dewan pengarah BPDP-KS yang ditetapkan melalui Permenko perekonomian No.134/2020 cuma memasukan perwakilan dari pihak yang terafiliasi dengan perusahan-perusahan sawit besar mirip Sinar Mas, Wilmar Group, Gama Plantation, dan Tri Putra Group.
“Sehingga terjadi ketidakadilan dalam alokasi dana BPDP-KS dan program-acara BPDP-KS yang hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar dan sangat merugikan petani-petani sawit swadaya,”tandas Mansuetus.
Ia juga menyebutkan bahwa dalam jangka waktu 2015-2019 realisasi penggunaan dana dari pungutan ekspor sawit berjumlah Rp.33,6 triliun. Dari jumlah tersebut 89.86% dialokasikan untuk insentif biodiesel sedangkan untuk Program Peremajaan Sawit Rakya hanya 8.03%. Kemudian sisanya dialokasikan untuk Pengembangan dan observasi, Sarana Produksi Pertanian, Promosi Kemitraan, dan Pengembangan SDM yang tidak hingga 1%.
“Oleh karena itu, Presiden perlu meninjau ulang BPDP-KS untuk menyebabkan forum ini independen dan tidak terkoptasi oleh konglomerat sawit. KPK dan BPK juga mesti melakukan audit bagi BPDP-KS dan peserta dana subsidi sawit sebab diduga merugikan negara,”tandasnya lagi.
Mewakili petani Mansuetus meminta porsi Petani untuk menyuplai untuk biodiesel naik secara sedikit demi sedikit sebesar 30% sehingga pada tahun ke-4 sebesar 100% dari petani sawit. “Dengan mendapatkan petani dalam rantai pasok biodiesel akan membantu memajukan kesejahteraan petani sawit sebesar 30%,”tambahnya.
Sementara Ricky Amukti, Manager Research Biodiesel Traction melihat ada tiga persoalan dalam industri biodiesel ketika ini. Pertama, problem ekonomi Biodiesel yakni B30 akan menghadapi defisit CPO di tahun 2023. Ia juga menyebutkan bahwa hingga sekarang petani belum mendapatkan manfaat ekonomi dari program ini. Belum lagi masih ada gap harga antara harga solar dan biodiesel.
Persoalan ketua terkait masalah lingkungan yakni deforestasi dan belum ada keharusan memakai methane capture untuk mengurangi polusi. Lalu persoalan ketiga terkait sosial yakni akan menimbulkan konflik sosial. “Sehingga perlu adanya penilaian menyeluruh kebijakan dari acara biodiesel dari hulu ke hilir untuk menghalangi defisit biodiesel, harmonisasi kebijakan antar kementrian dan Lembaga terkait,”tandasnya.
Ia juga mendorong untuk dijalankan peta jalan kebijakan biodiesel, memberlakukan insentif dan subsidi bersyarat kepada perusahaan dengan bekerjasama dengan petani sawit serta mempertimbangkan potensi bahan baku biodiesel yang lain.
Anggota Komisi IV DPR-RI, Ansi Lema yang juga hadir mengapresiasi kebijakan Presiden berhubungan dengan transformasi energi dari fosil menjadi energi terbarukan. Salah satunya mempergunakan kelapa sawit. “Tetapi industri biodiesel mesti berdampak pada kesejahteraan petani sawit dan tidak menyebabkan urusan ekologi akibat perluasan lahan sawit,”tandas anggota dewan perwakilan rakyat dari Fraksi PDIP ini.
Ia menyampaikan komitmennya untuk menyuarakan kepentingan petani sawit dalam rapat-rapat dengan administrator khusus Kementrian Pertanian.
Sementara Wakil Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi mengatakan Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salau satu daerah penghasil kelapa sawit di Sumatera Selatan. Hal yang dikala ini sedang Pemerintah Kabupaten yakni acara hlirisasi komoditas dan komitmen sustainibilty untuk menuju sawit selaku sumber energi gres dan terbarukan.
“Sebagai daerah penghasil kami meminta pemerintah sentra untuk membuat kebijakan biar konsentrasi kerja dan alokasi anggaran BPDP-KS pada daerah penghasil sawit dan melibatkan pemerintah kawasan dalam pengambilan kebijakan program terkait industri kelapa sawit,”tandasnya.
Pemerintah Daerah Banyuasin dalam RPJMD akan terus mendorong kemitraan antara perusahaan dan petani-petani swadaya selaku langkah untuk untuk stabilisasi harga kelapa sawit.
