Jakarta, TAMBANG – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia, menyelidiki profil nama-nama calon menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf yang mempunyai keterkaitan dengan bisnis kerikil bara.
Jurubicara #BersihkanIndonesia dari YLBHI, Arip Yogiawan mengungkapkan, pembahasan dan pengesahan yang dipaksakan terhadap sejumlah revisi undang-undang ihwal mineral dan batu bara menjelang pelantikan Presiden dinilai mengancam reformasi Indonesia.
“Apa yang terjadi pada proses politik dewasa ini sudah mengkonfirmasi begitu kuatnya golongan oligarki kerikil bara dan bagaimana Jokowi menawarkan karpet merah bagi kepentingan mereka. Ini yaitu bagi-bagi kekuasaan yang tidak saja memiliki arti buruk bagi keseimbangan politik tetapi juga menjadi ancaman berlanjutnya kerusakan lingkungan oleh industri watu bara,” ungkap Arip dalam informasi resmi, Senin (21/10).
Arip mengungkapkan bisnis mereka diyakini menenteng dampak pada kerusakan alam yang telah mengakibatkan aneka macam hal negatif. Kerusakan yang terjadi seperti banjir besar di Bengkulu dan lubang-lubang kematian bekas tambang di Kalimantan.
“Masuknya oligarki kerikil bara yang mempunyai konflik kepentingan ke dalam kabinet pemerintahan akan mengancam periode depan bangsa. Ancaman tersebut terungkap dalam laporan #BersihkanKabinet yang diluncurkan hari ini,” lanjut Arip.
Lebih lanjut Arip mengungkapkan kekerabatan bersahabat Jokowi dengan pengusaha kerikil bara membuatnya meninggalkan satu keputusan penting ketika menyusun kabinet kerja pada periode pertama selaku presiden tahun 2014 kemudian. Saat itu, Jokowi mengandalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengenali integritas calon-calon menteri.
Jurubicara #BersihkanIndonesia dari Greenpeace Indonesia, Tata Mustasya mengungkapkan elite politik yang berbisnis batu bara sungguh diuntungkan dengan pelemahan KPK. Beberapa kandidat menteri mempunyai konflik kepentingan alasannya adalah membuka usaha batu bara.
“Jokowi telah gagal melepaskan diri dari oligarki watu bara di abad pertamanya dan kala kedua ini merupakan remedial test. Jika gagal lagi, demokrasi, lingkungan, dan era depan Indonesia makin terancam,” kata Tata.
Sementara itu Melky Nahar, jurubicara #BersihkanIndonesia dari JATAM menyampaikan, kala-masa kelam Indonesia telah dimulai.
“Keselamatan penduduk dan lingkungan kian terancam di hadapan kepentingan oligarki tambang batu bara yang sebagiannya ada di lingkaran istana dan badan legislatif,” ungkap Melky.
Laporan #BersihkanKabinet menyinari keterkaitan kepentingan watu bara dengan figur-figur yang tercatat di media masuk ke dalam ‘bursa kabinet’ pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin di kurun pemerintahan 2019-2024. Beberapa nama yang menjadi sorotan sebab kaitannya dengan kepentingan watu bara adalah Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Yusril Ihza Mahendra, Erick Thohir, Moeldoko, Sandiaga S. Uno, Prabowo Subianto, Ryamizard Ryacudu, dan Hary Tanoe.
Laporan ini belum menyoroti bagaimana nama-nama kandidat menteri yang disebut terkait dengan info lain mirip HAM dan sektor kehutanan.
Jurubicara #BersihkanIndonesia dari Trend Asia, Ahmad Ashov Birry menyebut laporan ini disusun untuk mengabarkan kepada rakyat Indonesia supaya tetap waspada terhadap kepentingan laba sesaat industri batu bara yang berpotensi masuk kembali ke dalam kabinet pemerintahan periode kedua Joko Widodo. Laporan ini tidak dibentuk sekadar untuk menyebut beberapa potongan nama-nama saja.
“Ini soal memutus relasi toksik antara negeri ini dengan batu bara, yang menghalangi transisi Indonesia ke energi higienis terbarukan yang berkeadilan,” tutur Ahmad.
