Apbi Desak Kemendag Terbitkan Abolisi Aturan Kapal Nasional

Jakarta, TAMBANG – Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mendukung langkah Pemerintah yang membatalkan Peraturan Perdagangan (Permendag) No. 80 Tahun 2018. Tadinya, hukum tersebut mengontrol soal keharusan ekspor kerikil bara untuk memakai kapal nasional, dan efektif berlaku permulaan Mei mendatang.

 

“APBI mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mau membatalkan Permendag yang memiliki peluang menghambat ekspor batu bara serta merugikan perekonomian nasional,” ungkap Ketua Umum APBI, Pandu Sjahrir melalui informasi resminya, Jumat (20/3).

 

Namun demikian, APBI mendesak biar Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk secara resmi menerbitkan regulasi baru yang mengatur penghapusan tersebut. Tujuannya semoga eksportir menerima kepastian.

 

Untuk lebih memberi kejelasan bagi para eksportir dan juga bagi importir maka kami meminta biar Kementerian Perdagangan secepatnya menerbitkan Permendag yang membatalkan,” tutur Pandu.

 

Sebelumnya, pengumuman penghapusan Permedag 80/2018 itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan lewat telekonferensi, Rabu (18/3) petang.

 

“Presiden memutuskan Permendag itu dicabut. Sehingga demikian kapal dari luar (negeri) boleh melaksanakan ekspor. Keputusan itu diambil minggu lalu, telah tidak ada problem lagi,” ungkapnya.

 

Kata Luhut, pembentukan hukum tersebut mulanya ditujukan untuk mendorong investasi perkapalan nasional. Tapi faktanya, investasi sama sekali tidak berkembang. Hingga kini, perkapalan nasional dinilai belum mampu melayani seluruh kebutuhan pelayaran ekspor kerikil bara.

 

“Ini memang dahulu dimaksud pada 2017 kita mendorong kapal dalam negeri agar investasi, ternyata kan tidak,” bebernya.

 

Jika hukum tersebut tetap diberlakukan, sambung Luhut, dikhawatirkan akan menggangu stabilitas perekonomian. Sebab, armada kapal nasional belum siap. Di tengah merebaknya wabah Corona yang menciptakan perekonomian terus merosot, maka Pemerintah mesti memutuskan ekspor tetap berjalan tanpa hambatan.

 

“(Permendag 80/2018) mengganggu ekspor kita. Dalam keadaan seperti sekarang ini, (ekspor) dihentikan terusik,” ulasnya.