Beleid Gres, Hpm Ditetapkan Dibawah Harga Internasional

Jakarta,TAMBANG, Kementerian ESDM menentukan regulasi gres terkait Harga Patokan Mineral (HPM) bisa mendorong tumbuhnya pasar nikel domestik. Selain itu juga memastikan penjualan bijih nikel sesuai dengan harga pasar.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Rida Mulyana mengatakan, Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11 Tahun 2020 ihwal Perubahan Ketiga atas Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2017 wacana Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Batubara. Beleid ini mengakomodir keperluan penambang nikel maupun pelaku perjuangan smelter.

“(Tugas pemerintah) bagaimana mencari kesimbangan atau keadilan harga antara laba untuk smelter dan menjamin acara penambangan nikel dapat memberikan margin yang cukup bagi para penambang,” jelas Rida saat pertemuan pers secara virtual di Jakarta, Senin (20/7).

Dalam beleid tersebut, Pemerintah sudah memutuskan HPM di bawah harga internasional guna meningkatkan keekonomian smelter. “HPM ini harga bit stocknya harga smelter. Makin rendah pastinya smelter makin irit. Ini kita menetapkan senantiasa di harga pasar internasional,” jelasnya.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Yunus Saefulhak menunjukkan gambaran atas penetapan HPM di bawah harga internasional. “Misalnya kalau harga di internasional sebesar USD60 (per Wet Metrik Ton), di kita (Indonesia) paling USS30 (per WMT),” terperinci Yunus.

Kendati demikian, penetapan HPM akan tetap berada di bawah Harga Pokok Produksi (mining cost) atau ongkos yang dikeluarkan untuk memproduksi atau menambang biji nikel.

Pemerintah menilai keberadaan beleid HPM akan mencitptakan iklim investasi yang aman untuk smelter maupun penanmbang. “HPM ini dalam rangka membuat tata niaga dalam subsektor minerba yang berkeadilan, kompetitif, dan transparan kepada para pelaku perjuangan penambang maupun smelter,” ungkap Yunus.

Formula HPM sendiri ditetapkan oleh Menteri ESDM yang berisikan nilai/kadar mineral logam; konstanta atau corektif faktor; Harga Mineral Acuan (HMA); ongkos treatment cost dan refining charges (TC/RC) dan/atau payable metal.

Teknis Perubahan Aturan

Ada beberapa substansi pokok yang dikontrol dalam Permen ESDM Nomor 11/2020. Pertama, hukum pertama terkait penetapan HPM dan HPB itu ditetapkan dengan mempertimbangkan pasar internasional, peningkatan nilai tambah, dan pelaksanaan kaidah pertambangan yang bagus.

Kedua, HPM bijih nikel ditetapkan selaku harga batas bawah. Transaksi mampu dilakukan di bawah harga, dengan selisih tidak lebih dari 3 persen. Untuk mengantisipasi perbedaan kutipan harga atau penalty mineral pengotor, mirip kadar Fe dan Mg yang melebihi persyaratan.

Ketiga, dalam melaksanakan pembelian bijih nikel, pihak lain wajib mengacu pada HPM. Selanjutnya, keempat, penambahan publikasi harga timah mengacu pada Jakarta future exchange dari sebelumnya hanya Bursa Komoditi dan Derivatif indonesia atau Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX).

Kelima, formulasi HPM dan HPB pada saatnya ditetapkan perbulan melalui Kepmen ESDM. Keenam, dilapangan verifikasi mutu dan kuantitasnya wajib dijalankan oleh surveyor pelaksana, yang mau menerbitkan laporan hasil verifikasi (LHV).

Ketujuh, yang menunjuk surveyor dalam Permen ini ialah Dirjen Minerba, yang mau memutuskan surveyor sebagai verifikator penjualan mineral dan watu bara di lapangan.

Kedelapan, penjualan dalam negeri wajib menunjuk surveyor sebagai wasit (umpire) bila terjadi perbedaan hasil analisa antara mutu mineral antara penjual dan pembeli.

Kesembilan, ketentuan formula HPM dan HPB itu juga dikelola dalam permen ini dapat ditinjau setiap 6 bulan. “Makara kalau misalkan kita terbitkan bulan Februari tambah 6 bulan evaluasinya sekitar bulan oktober,” tutup Yunus.

Penerapan HPM Logam sesuai dengan Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tersebut akan dilaksanakan evaluasi setiap 6 (enam) bulan dengan memikirkan banyak sekali faktor dan masukan dari para stakeholder sehingga dapat dijadikan sebagai dasar bila terjadi pergeseran. Permen tersebut diterbitkan pada tanggal 14 April 2020 dan berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan atau efektif berlaku sejak 14 Mei 2020.