Jakarta, TAMBANG – Dalam rangka menggenjot inovasi cadangan mineral dan watu bara, Pemerintah memperbolehkan perusahaan khusus eksplorasi atau anabawang mining untuk memasarkan izinnya terhadap perusahaan tambang.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menyampaikan, ketentuan tersebut sedang disiapkan dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atau RUU Minerba, yang kini dibahas di DPR RI.
Rincian ketentuannya akan diatur lewat pasal tentang peralihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) eksplorasi.
“Ini penting, kita bisa mengacu pada konsep spesialisasi perusahaan eksplorasi. Ini akan mempesona karena akan tiba (ke Indonesia) perusahaan yang tugasnya seperti itu. Nanti dilanjutkan penambangannya oleh perusahaan besar yang punya tradisi menambang,” ungkapnya pada diskusi terbuka ihwal secara virtual, Rabu (29/4).
Sebelumnya, pada pasal 93 UU Minerba dinyatakan, jual-beli IUP dan IUPK kepada pihak lain yaitu praktik ilegal. Hal ini berlaku bagi seluruh perusahaan tambang, termasuk junior mining.
Kebijakan tersebut dinilai menciptakan acara perusahaan yang fokusnya hanya terhadap eksplorasi menjadi tidak ekonomis. Sehingga junior mining yang dahulu banyak tersebar di Indonesia menentukan hengkang.
Akibatnya, dikala ini nyaris sama sekali tidak ada penemuan eksplorasi yang signifikan di bidang pertambangan. Kata Bambang, bikinan yang dirasakan hari ini merupakan hasil inovasi 40 tahun silam.
“Perusahaan yang telah sukses ini yaitu produk tahun 80an, bahkan mungkin tahun 70an,” bebernya.
Lebih lanjut, jual-beli izin eksplorasi nantinya akan dikontrol dengan sejumlah syarat, di antaranya mesti melalui kesepakatan menteri atau gubernur, kemudian ingusan mining harus menunjukan ketersediaan data sumber daya serta cadangan.
“Dan menyanggupi patokan administrasi, teknis, sampai finansial,” pungkas Bambang.
