Jakarta,TAMBANG,-Dewan Energi Nasional lewat Ketua Harian yang juga Menteri ESDM Arifin Tasrif mendorong percepatan perumusan kebijakan energi lintas sektoral di kawasan dalam bentuk Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P). Pemerintah menargetkan tahun 2022 seluruh provinsi di Indonesia sudah memiliki RUED.
“Menjadi tugas kami di DEN untuk mampu menyusun sebuah rencana strategis ke depan dan menyusun kebijakan-kebijakan yang harus secepatnya diambil,” ungkap Arifin dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII dewan perwakilan rakyat RI di Gedung Nusantra Jakarta, Senin (14/6).
Arifin menyebutkan 21 provinsi di Indonesia yang telah memutuskan peraturan tempat RUED-P sebagai contoh pengembangan sumber energi sesuai dengan potensi tempat masing -masing. “Masih ada 13 tempat yang belum memiliki RUED-P. Diharapkan di tahun 2022 seluruh kawasan memiliki RUED. Dari situ kita bisa menyaksikan kebutuhan, resources yang ada dan planning implementasinya,” ungkap Menteri Arifin.
Sampai dengan 11 Juni 2021 sudah ada 1 provinsi yang proses penetapan RUED-P masih registrasi nomor di Kementerian Dalam Negeri, 9 provinsi proses Program Pembentukan perda (Propemperda) Tahun Anggaran 2021 dan pembahasan di DPRD, dan 3 provinsi telah memiliki draft rancangan Perda RUED-P namun belum mempunyai budget pembahasan.
Proses percepatan penetapan RUED-P sendiri ialah salah satu program prioritas DEN tahun 2021 – 2025. Dalam pelaksanaanya, DEN akan melaksanakan pengawasan dan pengawasan pendampingan perkiraan buaran energi nasional dan tempat serta menetapkan dan memutuskan daerah potensi krisis dan darurat energi.
“RUED dinilai akan membuka potensi pengembangan ekonomi, serta menawarkan kepastian ketersediaan energi bagi penanam modal untuk melakukan investasi di daerah,” lanjut Arifin.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Pemerintah lewat DEN berkomitmen memperluas dan memperbaiki jalan masuk energi ke seluruh masyarakat Indonesia terumata ke daerah-tempat pedalaman.
“Ini sedang berlangsung dilaksanakan. Pemerintah menanggapi penyediaan energi ke daerah – kawasan yang selama ini belum terjangkau,” tutur Arifin.
Fokus Ke Gas
Salah satu upaya pemerintah untuk menangani hambatan tersebut melalui konversi pembangkit diesel ke gas. Terlebih langkah ini diambil pemerintah demi menekan tingginya angka impor Bahan Bakar Minyak. “Program ini akan memanfaatkan gas alam kita, utamanya untuk menyanggupi keperluan di wilayah Indonesia Timur bisa berasal dari Bontang atau Bintuni dan ke depan bisa dari Masela,” terperinci Arifin.
Menurut Arifin, adanya infrastruktur gas di wilayah Timur dibutuhkan mempermudah transportasi ke wilayah yang hendak mendapatkan terusan energi. Selain itu, identifikasi dan implementasi sumber energi baru terbarukan di masing-masing wialayah juga menjadi salah satu pertimbangan mengatasi kesenjangan energi.
Ke depannya, pemerintah bakal konsentrasi program konversi BBM ke energi listrik. Kondisi ini sesuai permintaan global akan energi bersih. Salah satu tantangan yang tengah dihadapi adalah penetapan pajak karbon sehingga menjadi tekanan tersendiri bagi industri dalam negeri.
“Konversi BBM ke Listrik ini harus suatu menjadi acara yang sungguh -sangat kita kerjakan. Dengan menawarkan insentif dengan perpajakan. Karena listrik ini dihasilkan dari produk dalam negeri, kita tidak impor. Itu yang perlu kita prioritaskan, kita buatkan roadmap yang terukur ke depannya,” pungkas Menteri Arifin.
