JAKARTA, TAMBANG – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin menyampaikan, kebijakan larangan ekspor sementara batubara oleh pemerintah efektif mengamankan pasokan dan kebutuhan PLN.
“Jauh membaik, secara volume keperluan PLN yang semula dikhawatirkan akan mampu mematikan 17 PLTU sejumlah 10 gigawatt, kini rata-rata sudah dapat diraih dari pasokannya, mendekati 15 hari operasi,” kata Ridwan saat diskusi Economic Challenges, dikutip Rabu (12/1).
Dia lalu memaparkan, sebelum adanya larangan ini, perjanjian PLN dengan kawan-mitra pemasok batubara cuma mampu memenuhi sekitar 60 persen. Saat ini kebutuhan itu, kata Ridwan sudah berada di atas 80 persan.
“Makara, menuju ke sana. Sebelumnya, efektifitas dari kewajiban atau persetujuan-kesepakatan PLN dengan mitranya itu kurang lebih 60an persen, kini sudah di atas 80 persen,” paparnya.
Dalam peluang ini, Ridwan juga menyampaikan bahwa ancaman pemadaman listrik yang sudah beredar di penduduk , ditentukan tidak akan terjadi. Hal ini sebab pertumbuhan PLN dari hari ke hari terus mengalami perbaikan.
“Laporan dari PLN memperlihatkan perbaikan, dipastikannya dari hari ke hari masih dinamis, kita akan tunggu hingga ketika-saat terakhir, tapi per hari ini secara volume pasokan, sudah mencukupi, “ ungkap Ridwan.
Meski demikian, Ridwan tetap memantau pertumbuhan di lapangan khususnya pada operasi penyampaian batubara dari kawasan penyimpanan ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
“Yang kita tunggu kini adalah deliverynya atau ketersampaian watu bara itu ke PLTU-nya. Itu yang kita perjuangkan sekarang,” ucapnya.
Mengenai hal tersebut, pemerintah sudah mempersiapkan transportasi angkut untuk proses pemindahan batubara berupa kapal tongkang, tergolong menyiapkan lokasi penyimpanannya.
“Kapal dan tongkangnya sedang dikelola. Sudah ada lokasinya namun belum mulai bergerak kapalnya. Kita baru yakin kapalnya bila bergerak menuju PLTU,” tandasnya.
Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor batubara terhitung sejak 1-31 januari 2022. Ketentuan ini sempat menuai protes dari negara-negara sobat konsumen batubara tanah air mirip Jepang dan Korea Selatan.
