Jakarta,TAMBANG – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin mengingatkan pelaku usaha untuk tidak menggunakan cara-cara di luar aturan yang berlaku. Ia mengaku bahwa selama ini ada perusahaan yang dikala menghadapi dilema reguler tidak memberikan eksklusif ke Ditjen Minerba.
“Tetapi istilahnya melonjak ke atas ke pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik, mempunyai kekuasaan. Saya tidak keberatan untuk berkomunikasi dan menuntaskan dengan cara seperti itu. Namun jangan hingga membangun kesan kita tidak mampu menuntaskan secara reguler. Apalagi yang dilaporkan itu salah,” tandas Ridwan.
Oleh alhasil salah satu pokok penting yang disampaikan Ridwan ketika menciptakan acara Webinar CEO Talk yang dikerjakan Majalah TAMBANG, Rabu (17/3), ia meminta perusahaan untuk mengikuti regulasi. Ini akan membantu pihaknya untuk tidak terlampau sibuk kepada permintaan, undangan, dan perintah dari orang di luar koridor yang seharusnya.
“Ada yang menyampaikan ini sudah 2 tahun mati tolong dilanjutkan. Pak Dirjen bolehlah ekspor pasir. Hal-hal seperti itu mari kita hindari, patuh saja pada aturan,” tandasnya.
Di potensi itu, Dirjen kembali memastikan komitmen pemerintah untuk mendorong hilirisasi. Menurutnya ini telah keharusan yang tidak terhindarkan karena termaktub dalam pasal 33 dari UUD 1945.
Untuk mewujudkan hal itu, Ridwan mengatakan ada beberapa hal yang perlu disepakati. Pertama selaku Pemerintah, Ditjen Minerba telah berupaya sekuat tenaga memfasilitasi apa yang diperlukan tubuh usaha. “Bagi kami jika badan perjuangan sehat, negara ikut sehat,” tandasnya.
Hal kedua dia berharap para pengusaha mengambarkan bahwa niatnya sudah sama. Ia mengakui bahwa hilirisasi perlu modal. Namun jangan hingga alasannya adalah perlu modal lalu dipertentangkan lagi jikalau bangkit smelter untungnya kecil, lalu maunya ekspor mentah saja. Itu bermakna tidak amanah.
Ridwan juga mengingatkan pelaku usaha untuk meletakkan perhatian serius pada faktor lingkungan. “Saya berkali-kali menyampaikan jangan hingga terus menerus industri pertambaagan dalam tanda kutib “musuhnya” pecinta lingkungan. Kita tidak, kita bukan musuhnya, selama kita mampu menerapkan praktik pertambangan yang bagus,” ujarnya lagi.
Hal terakhir yang disampaikan bahwa hilirisasi yakni wujud kasatmata dari usaha nasionalisme. “Kita sedang di gugat Uni Eropa di WTO. Menurut aku itu ada-ada saja. Kita yang punya nikel, kenapa mereka paksa-paksa kita jual nikel. Hal-hal seperti ini menuntut kekompakan kita. Begitu UU Minerba menyampaikan hilirisasi maka kita mesti melakukan hilirisasi,” tutupnya.
Untuk diketahui, Webinar CEO Talk dijalankan sebagai bagian dari peringatan HUT Majalah TAMBANG ke-16 tahun. Selain Direktur Jenderal Minerba Ridwan Djamaluddin sebagai pembicara kunci, juga hadir beberapa pembicara lain. Direktur Utama PT Indika Energy,Tbk M. Arsjad Rasjid, Cecep Mochamad Yasin, Koordinator Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan Minerba, Hendrik Lolinhandary, Industry Architect SAP Sout East Asia dan M Toha, Wakil Ketua Bidang Kajian Strategis Pertambangan PERHAPI
