Dirut Akp Ense Solapung, Apresiasi Solusi Pemerintah Atas Kelebihan Bayar Pnpb

Jakarta,TAMBANG,- Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM pekan lalu mengumpulkan sejumlah pelaku usaha pertambangan di Yogyakarta. Kegiatan tersebut bertajuk Rekonsiliasi Data Penjualan Dan Verifikasi Terpadu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satunya PT Adhi Kartiko Pratama )PT AKP), salah satu perusahaan tambang nikel.

Dalam sesi diksusi, Direktur Utama PT AKP Ense Da Cunha Solapung meminta Pemerintah untuk memperlihatkan solusi terkait keunggulan bayar royalty. “Jika kurang bayar, pelaku perjuangan ditagih bahkan diancam untuk dipidanakan, lalu bagaimana mekanisme lebih bayar? Padahal terjadinya kekurangan dan keunggulan bayar diperoleh dari hasil kerja tim surveyor atas kadar terhadap kerikil bara atau nikel ore. Bukan kesengajaan dari pihak penambang,”tandas Ense yang juga yaitu Ketua Bidang Perizinan pada Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI).

Bahkan berdasarkan Ense sebaiknya perusahaan menerima kompensasi lebih bayar supaya adil. Terkait hal ini Pemerintah menerangkan ke depan seiring mulai dipraktekkan system online akan diatur terkait keunggulan dan kekurangan bayar. Jika terdapat kelebihan bayar, akan tampaksisa saldo yang mampu digunakan untuk pembayaran pada ketika pengapalan selanjutnya. Sedangkan kekurangan bayar pihak Pengelola PNBP akan membuat penagihan kembali.

“Soal kelebihan bayar, metode telah mengakomodir hingga 90 % melalui proses dengan melakukan Verifikasi kemudian Penetapan dan meminta pihak perusahaan terkait untuk mengajukan Surat Permohonan soal lebih bayar dan akan dikelola untuk pembayaran pada pengapalan selanjutnya”, terang Aditya, subdit Penerimaan Negara Batubara, Ditjen Minerba.

Ini tentu menjadi penyelesaian yang menyenangkan bagi pelaku usaha. “Kami sebagai pelaku perjuangan mengapresiasi langkah Pemerintah. Sehingga pelaku usaha mendapat keadilan dan tidak rugikan ketika ada keunggulan bayar,”jelas Ense.

Untuk diketahui dalam acara di Yogyakarta Subdit Pengelola PNBP Ditjen Minerba memanggil 20 perusahaan pemegang IUP Mineral dan Batu bara untuk berpartisipasi dalam aktivitas selama 2 hari mulai di pekan kemudian.

Dalam sambutannya Tresna Jusuf selaku Koordinator Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara menguraikan beberapa regulasi perihal PNBP seperti dikelola dalam Undang Undang No. 20 tahun 1997, UU No. 9 Tahun 2019. Kemudia Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2020 juga Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2020. Lebih teknis lagi dikontrol dalam Keputusan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2022 dan beberapa peraturan turunan yang lain. Singkatnya ada tujuh (7) Peraturan Perundangan yang mengatur PNBP.

“Pemerintah membuat perhitungan dan mempercayakan pelaku perjuangan untuk mengkalkulasikan besaran PNBP masing-masing sesuai aturan yang berlaku” ungkap Tresna yang didapuk mewakili Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara, Muhamad Wafid A.N.

Ada beberapa poin yang disampaikan terkait Verifikasi PNBP Minerba yang merupakan kewajiban utama para Pengusaha Pertambangan. Salah satunya terkait kewajiban Pengusaha Tambang dalam mengeluarkan uang PNBP dengan basis system Online guna mengoptimalkan Penerimaan Negara.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan pendampingan para Verifikator untuk memberikan panduan teknis pengisian format setiap golongan perusahaan yang telah dibagi.  Kemudian diakhir aktivitas, pihak perusahaan menyerahkan hasil pengerjaannya untuk selanjutnya diverifikasi para Verifikator selama sepekan.