Diwajibkan Pakai Kapal Nasional, Ekspor Watu Bara Bakal Semrawut

Jakarta, TAMBANG – Kewajiban penggunaan kapal nasional untuk ekspor watu bara akan diberlakukan secara efektif pada permulaan Mei mendatang. Ketentuan ini sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 80 Tahun 2018.

 

Aturan tersebut dinilai bakal mengacaukan kegiatan ekspor. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Pandu Sjahrir mengatakan, sejauh ini Pemerintah belum mempublikasikan pemikiran teknis yang menertibkan secara rincian soal jaminan kelancaran ekspor dan jaminan bebas ongkos tambahan.

 

“Dengan kian terbatasnya waktu, serta belum adanya peraturan teknis pelaksanaan, maka kami mengkhawatirkan ekspor batu bara bisa terganggu,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima tambang.co.id, Kamis (20/2).

 

Menurutnya, pengaruh dari aturan tersebut mulai terasa. Beberapa seruan pengapalan ekspor watu bara dari Indonesia ke luar negeri di abad Mei 2020, mengalami penundaan bahkan penghapusan. Hal ini semakin membuat khawatir pelaku usaha.

 

“Kekhawatiran menjadi kian berdalih dengan dibatalkannya dan ditundanya beberapa order pengapalan ekspor ke beberapa negara,” ucapnya.

 

Berdasarkan kajian yang dijalankan APBI, ukuran armada kapal curah Indonesia yang tersedia, tidak mencukupi untuk memuat ekspor kerikil bara termal. Pasalnya, kapal non semen yang berusia di bawah 20 tahun tercatat sebanyak 69 unit dengan kapasitas hanya 3,5 juta ton. Sementara itu, kapasitas yang dibutuhkan mencapai 10 kali lipat dari nilai tersebut.

 

Kondisi demikian semakin menyulitkan sebab kapal-kapal nasional itu telah dikontrak untuk melayani pelanggan domestik, mirip smelter dan pembangkit listrik.

 

Lebih lanjut, Indonesia memiliki armada ukuran Panamax dengan jumlah unit yang sangat sedikit, dan tidak mempunyai armada berskala Cap Sized. Padahal, kedua jenis armada tersebut mutlak diperlukan untuk rute angkut ekspor jauh mirip India, Cina, Taiwan, Korea, Jepang.

 

“Kami menyampaikan permintaan ke Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pemberlakuan kebijakan tersebut, alasannya dampaknya akan semakin melemahkan daya saing ekspor batu bara nasional,” pungkas Pandu.