Emisi Karbon Sektor Energi Capai 81 Persen, Pemerintah Mantapkan Energi Higienis Di Ajang G20

JAKARTA, TAMBANG – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan, dikala ini emisi karbon sektor energi secara global telah meraih 81 persen. Hal ini membuat pemerintah makin mantap untuk mengkampanyekan pemanfaatan energi higienis di ajang G20 yang akan diselenggarakan di Bali beberapa bulan mendatang.

“Konsumsi energi dunia 77 persen. Emisi karbon dari sektor energi 81 persen.  Konsen pemerintah, ESDM sangat berpengaruh bahwa kita harus transisi energi. Kami kini coba siapkan fundamentalnya agar berlangsung. Narasinya itu kita melaksanakan transisi,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana dalam Talkshow Youth Movement in G20, Selasa (8/2).

Presidensi G20 yang mengusung tagline Recover Together, Recover Stronger memiliki tiga fokus utama, ialah kesehatan global yang inklusuf, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi menuju energi yang berkesinambungan.

Di ajang internasional ini, pemerintah akan meneguhkan komitmennya untuk Memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) kepada dunia dengan target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

“Ini proses yang bukan sehari dua hari, setahun dua tahun, kan Presiden telah memberikan 2060 ini Net Zero Emission, nah ini pemahaman Net Zero Emission juga harus sama-sama ketahui. Net Zero Emission itu ada net, ada zero. Kita bukan zero emission, tetapi net zero,” ungkapnya.

Dadan kemudian menerangkan bahwa isu terkini dunia dalam transisi energi ketika ini sudah menawarkan kemajuan yang signifikan. Hal itu ditandai dengan masifnya pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT yang dari tahun ke tahun terus meningkat.

“Trend dunia, 2015 lebih banyak pembangkit EBT dibangun. 2020 pembangkit EBT di atas 80 persen, sisanya fosil,” ungkapnya.

Kendati begitu, Dadan menyampaikan bahwa pemanfaatan EBT utamanya untuk pembangkit listrik, akan memperhatikan aspek keekonomian masyarakat utamanya soal harga. Menurutnya, peralihan dari energi fosil ke energi higienis ini jangan hingga memberatkan rakyat.

“Listriknya mesti terjangkau untuk semua karena untuk pertumbuhan pembangunan, ekonomi dan lain-lain,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah kata dia dikala ini sedang mematangkan harga listrik EBT, termasuk yang nantinya dijual ke PT PLN. Menurut Dadan, pemerintah juga akan memutuskan harga maksimum listrik EBT supaya lebih simpel dari segi perjanjian maupun sisi diskusinya.

“Sekarang kita sedang memfinalkan harga listrik dari EBT yang dijual ke PLN. Kita dorong semoga banyak pembangkit EBT dan nanti listriknya dijual ke PLN. Supaya lebih simpel dari segi kontrak, sisi diskusi, kan kalau dagangitu ada segi tawar ya, pemerintah menetapkan harganya sekian, atau harga maksimumnya sekian. Basisnya dilelang nanti. Ini yang sedang diatasi,” paparnya.