Jakarta, TAMBANG – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah memetakan strategi dan langkah prioritas yang mau diambil guna menghadapi tantangan defisit neraca jualan migas di tahun depan. Upaya ini akan dijadikan bagian upaya mempekuat kebijakan hilir migas semoga makin tepat sasaran.
Kepala BPH Migas Fansurullah Asa mengungkapkan seni manajemen dan langkah prioritas yang dilaksanakan BPH Migas dengan memajukan pembangunan jaringan gas (Jargas). Dengan demikian akan mendorong pemanfaatan gas domestik sekaligus memangkas impor gas Liquified Petroleum Gas (LPG). Pembangunan jargas ini juga dinilai lebih murah.
“BPH Migas siap menemani (pembangunan) jargas untuk membantu semoga (pemanfaatan) gas lebih berdikari. Ya mungkin sampai 10 juta jargas dan membantu menghemat impor serta BPH Migas siap selalu menunjukkan harga yang kompetitif,” kata Fansurullah dalam keterangan resmi, Jumat (22/11).
Berdasarkan catatan BPH, besarnya impor gas LPG selama inimencapai Rp85 triliun dalam setahun. Dengan detail Rp35 triliun dari Pertamina dan Rp50 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Total dalam lima tahun mencapai Rp426 triliun hanya untuk impor LPG. Oleh karena itu, Menurut Fanshurullah pemerintah perlu menyusun strategi untuk memanfaatkan gas untuk kebutuhan domestik.
“Kalau ini mampu kita ekonomis, nggak perlu impor LPG, kita pake jargas (karena) gasnya memang banyak, defisit neraca migas akan mengecil,” tegas Fansurullah.
Hingga selesai tahun 2019, diperlukan mampu terbangun jargas 404.139 sambungan rumah (SR). Melalui pembiayaan APBN, jargas dibangun di 18 lokasi adalah Kabupaten Aceh Utara, Kota Dumai, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Banggai.
Perencanaan pembangunan program serupa juga dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 2020 nanti sebanyak 293.533 SR di 16 provinsi, antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah serta Sulawesi Selatan.
Kemudian strategi dan langkah prioritas berikutnya yang juga dilaksanakan BPH Migas dengan secepatnya menuntaskan lelang 294 Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) gas. Hal ini merupakan amanat Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 4 Tahun 2018 ihwal Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Saat ini, terdapat 294 WJD dari 21 badan perjuangan yang mau dilelang sehabis revisi Rencana Induk Jaringan Gas Bumi Nasional (RIJGBN) teratasi. Kehadiran program WJD akan memangkas biaya investasi infrastruktur dari budget negara alasannya sepenuhnya akan ditanggung oleh perusahaan yang mengajukan anjuran WJD.
“Kita secepatnya menyelesain lelang WJD ini,” lanjut Fansurullah.
Nantinya, setelah badan perjuangan mempunyai hak khusus WJD akan diberikan hak Wilayah Niaga Tertentu (WNT) selama 30 tahun yang daerahnya sama dengan daerah distribusinya. Serta alokasi gas sesuai penyusunan rencana yang direkomendasikan dalam dokumen lelang dan ketersediaan pasokan gas bumi.
“Kita minta nantinya pemegang WJD tidak memakai solar lagi namun gas bumi,” tegas Fansurullah.
Selanjutnya, Fansrullah mengungkapkan BPH akan memaksimalkan penggunaan angkutanberbahan bakar gas bumi di Indonesia. Sesuai perkiraan BPH Migas, harga Liquefied Natural Gas (LNG) untuk kendaraan bermotor berada di kisaran Rp6.000.
“Kalau ini menjadi kebijakan nasional akan luar biasa,” jelasnya.
Fansurullah pun tidak cemas tentang kesiapan teknologi tranportasi berbahan bakar LNG alasannya adalah sebagian negara juga telah menerapkan hal tersebut, mirip India dan China yang telah mempunyai truk LNG. “Gak perlu diregisifikasi lagi,” kata Fansurullah.
Jika semua langkah ini berjalan dengan baik, tutup Fansurullah, secara perlahan membantu mengatasi defisit neraca dagang gas. “Ini akan memiliki nilai tambah dalam mengatasi neraca jualan gas,” Fansurullah meyakini.