Jakarta, TAMBANG – Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin meminta biar pengusaha tambang tidak melakukan pratik curang dalam proses mendapatkan izin, termasuk melaksanakan suap kepada pejabat pelayanan perizinan. Hal demikian disampaikan Ridwan dalam acara sosialisasi kebijakan Minerba secara virtual, Kamis (29/7).
“Ke depan kami akan buat acuan komunikasi digital dan online. Masa transisi ini bukan periode yang gampang, namun ini teladan baru untuk lebih baik. Saya ingin mengatakan, jangan pernah memberi uang atau derma dalam bentuk apapun kepada pejabat (Ditjen) Minerba. Jangan melakukan praktik yang menjinjing kita pada problem hukum di kurun mendatang,” ujar Ridwan.
Kemudian, Ridwan juga menegaskan dalam sosialisasi yang dihadiri lebih dari 3 ribu peserta itu, semoga pebisnis tambang menghindari proposal calo perizinan. Jika terdapat oknum yang mengaku mampu menjadi penghubung pengurusan izin dengan permintaan uang, maka semestinya dihiraukan.
“Mohon dipahami, jika ada kesusahan, silahkan bekerjasama eksklusif terhadap kami. Jangan pernah gunakan orang yang mengaku sebagai perantara dengan Minerba, kami melakukan semua serba digital online, sehingga tidak ada orang yang menjadi jembatan secara perorangan,” tutur Ridwan.
Lebih lanjut, Ridwan mengatakan, seiring pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau UU Minerba baru, terdapat sejumlah pergantian kebijakan yang berkaitan dengan birokrasi. Meskipun dalam praktiknya perubahan tersebut akan membuat usahawan jadi melakukan pekerjaan lebih tambahan dalam mengorganisir perizinan, tetapi tujuannya untuk memperbaiki tata kelola pertambangan.
“Salah satu yang menyebabkan kami melaksanakan sosialisasi ini, beberapa regulasi ingin kita ubah biar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang nyata di lapangan. Kami tak mau mempersulit, namun ingin menaruh tata kelola yang baik. Kalau ada pergantian tolong disikapi secara produktif,” ujarnya.
Ke depan, sambung Ridwan, pihaknya akan menerapkan sistem pengawasan pertambangan secara digital. Salah satunya dengan melakukan observasi menggunakan citra satelit, foto, dan drone.
“Kita akan melaksanakan pengamatan dengan teknologi. Mulai dari citra satelit, foto, dan drone. Selain semoga pekerjaan jadi lebih efektif dan efisien, juga untuk membuka transparansi,” bebernya.
