Jakarta,TAMBANG,- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai Sekretariat Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia sudah menyampaikan Laporan EITI Indonesia ke-9 terhadap EITI Internasional pada 28 Maret 2022 lalu. Laporan ini berisi data dan gosip sektor migas dan pertambangan yang diuraikan dalam rantai nilai, mulai dari perizinan, lelang, pendapatan, hingga pemanfaatan pemasukan yang sudah diperoleh dari acara pengelolaan industri ekstraktif tahun 2019-2020.
“Substansi yang dilaporkan merupakan data selesai dan audited yang disuguhkan sesuai dengan persyaratan pelaporan EITI International 2019. Selain itu, disampaikan juga data tenaga kerja per gender, peran dan pengaruh masyarakat adat, acara kuasi fiskal yang dilaksanakan BUMN, serta informasi terkait upaya Indonesia dalam melakukan mitigasi risiko dan kendala terkait keterbukaan persetujuan dan commodity trading,” tutur Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial selaku Ketua Forum Multistakeholder Group (MSG) EITI Indonesia dalam Webinar Diseminasi Laporan EITI Indonesia ke-9, Rabu (20/4).
Ego mengatakan bahwa Laporan EITI Indonesia ke-9 telah disusun sejak bulan Januari 2021 dengan melibatkan seluruh unit eselon I Kementerian ESDM, Kementerian/Lembaga terkait, perwakilan Pemda, Asosiasi Perusahaan Sektor Minyak dan Gas Bumi, Asosiasi Perusahaan Sektor Mineral dan Batubara, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta Industri Ekstraktif yang telah melaporkan transparansi pemasukan kepada Sekretariat EITI Indonesia.
“Maksud dan tujuan utama dari Laporan ini ialah sebagai tranparansi atas pelaksanaan aktivitas industri ekstraktif di Indonesia guna pertangungjawaban serta lebih memajukan pemahaman dan kesamaan pandangan dari para pemangku kepentingan EITI di Indonesia,” imbuh Ego.
Ego berharap, pemahaman dan pemahaman penduduk terhadap keterbukaan pengelolaan di industri ekstraktif mampu lebih baik dalam pertanggungjawaban pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia.
“Selanjutnya kami akan terus meningkatkan transparansi, lewat proses mainstreaming pelaporan EITI yang menyatu dalam laporan tahunan perusahaan dan pemerintah. Kami juga menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan EITI, transparansi pemasukan dari industri ekstraktif di Indonesia akan sangat ditentukan oleh adanya partisipasi aktif, kesamaan, dan pandangan dari seluruh pemangku kepentingan,” tutur Ego.
Ke depan implementasi EITI akan lebih terintegrasi, sebagaimana dipaparkan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi.
“Integrasi aplikasi dari tata cara yang ada antara KESDM, Kemenkeu dan K/L yang lain akan mendorong efisiensi e-government secara lazim, dan secara khusus pada perbaikan tata kelola dan penerimaan negara dari industri ekstraktif. Data yang dipublikasi pastinya lebih valid dan mampu dimonitor oleh K/L terkait dan pemangku kepentingan,” pungkas Agus.
Sebagaimana dimengerti, Indonesia ikut berperan dalam Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) yang merupakan standar global bagi transparansi penerimaan negara dari sektor ekstraktif, ialah minyak, gas bumi, mineral, dan batubara. Kementerian ESDM di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian semenjak 2010 telah aktif mendukung transparansi pengungkapan laporan pendapatan negara dan pemasukan tempat, menurut Perpres 26 Tahun 2010 yang diubah menjadi Perpres 82 Tahun 2020.
Sepanjang masa waktu tersebut Indonesia terus menawarkan perbaikan dalam status transparansi pelaporannya sampai meraih meaningful progress pada 2020 kemudian.
Pada Webinar Diseminasi Laporan EITI Indonesia ke-9 ini, hadir sejumlah narasumber, yakni Erwansyah Nasrul Fuad dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Eka Yudhistira dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kurnia Chairi dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Muhammad Isro dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Muhammad Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan, Djoko Widjajanto dari Indonesian Mining Association (IMA), Marjolijn Wajong dari Indonesian Petroleum Association (IPA), dan Aryanto Nugroho dari Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Semua narasumber menawarkan persepsi yang penting bagi perbaikan tranparansi dan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia.
