Jakarta,TAMBANG, Minimnya kegiatan eksplorasi khusus di greenfield exploration menuntut beberapa perbaikan. Terkait hal itu, IAGI sebagai asosiasi profesi ilmu kebumian memberi beberapa masukan dalam rangka menggairahkan acara eksplorasi di sektor Minerba, Migas dan Panas Bumi.

Di sektor Minerba, IAGI memberi beberapa masukan penting. Kebijakan terkait Dana Ketahanan Cadangan (DKC) dalam PP Minerba, hendaknya dibentuk lebih rincian serta mampu diimplementasikan. “Usulan DKC sebesar 5 % dari corporate profit atau 1 % dari corporate revenue, masih sebatas ajuan yang besarannya tentu tetap terbuka. Disesuaikan pertumbuhan diskusi dengan Kementerian terkait khususnya selama penyusunan PP,”kata Ketua Umum IAGI Sukmandaru Prihatmoko.

Hal lain terkait Nilai Kompensasi Data Informasi (KDI) harus terus dilakukan evaluasi agar lelang WIUP menjadi menarik bagi penanam modal. Kemudian acara pengusutan, observasi dan eksplorasi pendahuluan untuk mendapatkan sumber daya melalui penugasan mampu dilaksanakan sebelum lelang WIUP dilakukan. Dimana BUMN, BUMD, Badan Usaha termasuk Junior Mining Company (JMC) mampu berpartisipasi.

Disampaikan pula bahwa IAGI bersama PERHAPI telah menciptakan kerja sama dengan IDX. Kerjasama ini bermaksud memantau dan menentukan semoga perusahaan pertambangan yang melantai di bursa mengikuti kaidah pengelolaan sumber daya lewat penggunaan CPI (Competent Person Indonesia) dan Kode KCMI (Komite Cadangan Mineral Indonesia).

Di bidang Minyak dan Gas Bumi

Di sektor Minyak dan Gas Bumi, IAGI meminta pemerintah untuk terus mengawal korporasi industri migas, semoga meningkatkan seoptimal mungkin aktifitas eksplorasi di dalam negeri yang menurun semenjak krisis harga minyak 2014. Dengan kemajuan investasi dan aktifitas eksplorasi diyakini mampu mengakibatkan multiplier effect pembangunan industri kebumian di Indonesia.

Langkah menemani mampu dikerjakan melalui ruang G to B dalam menyusun kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk mendorong acara eksplorasi migas. Pencapaian kinerja eksplorasi baik dalam jumlah, panjang dan volume data seismik, jumlah bor eksplorasi maupun temuan-temuan teknis dapat terus ditingkatkan.

Kemudian untuk mempertahankan konsistensi implementasi paradigma energi sebagai modal dasar    pembangunan, pemerintah  hendaknya terus melakukan terobosan-terobosan dalam memperbaiki fiscal-term persetujuan-perjanjian migas kita.

“Ini penting agar lebih ramah investasi dan berdaya saing tinggi dibandingkan negara-negara tujuan investasi migas yang lain di seluruh dunia,”ujar Sukmandaru .

Bahkan IAGI menilai Pemerintah seharusnya menunjukkan insentif khusus bagi investor yang tertarikmasuk ke cekungan-cekungan yang belum terbukti dan atau temuannya menjadi yang pertama membuka play di cekungan tersebut. Mekanisme bagi kesannya jauh lebih banyak diterima oleh investor dibandingkan untuk pemerintah.

Selanjutnya investasi-investasi selanjutnya oleh investor lain sesudah penemuan pertama tersebut tetap menggunakan fiscal-term yang di dalamnya pemerintah menerima bagi hasil yang lebih besar dibandingkan investornya.

Pemerintah juga hendaknya terus konsisten mengimplementasikan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) di bidang eksplorasi migas yang tertuang dalam Perpres 22 / 2017. Di sana riset-riset dasar mirip Gas Biogenik, Sistim Minyak Bumi terkait dengan Volkanik, Batuan Pra-Tersier, dan juga Migas Non Konvensional terus menerus dijalankan.

“Tidak cuma itu perusahaan yang melakukan juga menerima fasilitas akomodasi maupun pendanaan dari APBN baik di ESDM, Kemenristek, Perguruan Tinggi, dan juga di Kementerian Perindustrian maupun BUMN. Tanpa perilaku konsisten dalam melaksanakan riset-riset dasar, eksplorasi migas akan makin jauh terpuruk,”tambahnya.

Lalu SKK Migas dan Kementrian ESDM perlu lakukan terobosan terkait pelaksanaan survei, studi, maupun akuisisi data eksplorasi di kawasan-tempat terbuka dengan memakai Dana Komitmen Kerja perpanjangan blok-blok buatan. Hendaknya dikawal terus menerus dengan melibatkan seluas-luasnya talent-pool eksplorasi Indonesia yang mampu dikonsultasikan dan dikerjasamakan lewat perkumpulan-asosiasi profesi seperti IAGI, HAGI, IATMI, IAFMI, MAPIN, PII, dan sejenisnya.

IAGI mendukung rencana besar pemerintah untuk mewujudkan acara pencapaian bikinan 1 Juta barrel minyak per hari di 2030 nanti.   Selain kesuksesan eksplorasi juga harus ditunjang dengan program monetisasi penemuan-inovasi teknis yang selama ini terhambat faktor komersial.  Juga perlu diperkuat pengaktifan program Enhanced Oil Recovery (EOR) secara masif.

Atas alasan ini, IAGI menginginkan pemerintah terus menerus konsisten dengan penerapan paradigma energi sebagai modal dasar pembangunan mirip disebutkan di atas sehingga fiscal-term temuan-temuan teknis yang belum hemat menjadi hemat dan juga acara EOR menjadi pantas eksekusi.

Agar lebih terstruktur dengan serius dalam mengurus EOR, IAGI merekomendasikan semestinya Bidang atau Sub Bidang EOR dihidupkan kembali di SKKMigas  yang dibubarkan di 2018 .

Di sektor geothermal

IAGI mendukung acara Pemerintah mengembangkan mutu data Wilayah Kerja Panas Bumi yang mau dilelang lewat acara pengeboran eksplorasi panas bumi oleh Pemerintah. Eksplorasi yaitu tahapan paling berisiko dalam pengembangan sebuah lapangan panas bumi. Sehingga diperlukan mitigasi risiko hulu, untuk meningkatkan potensi kesuksesan pengembangan sebuah lapangan geothermal dengan harga jual listrik yang lebih kompetitif.

“IAGI juga mendorong Pemerintah untuk menetapkan peraturan terkait Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) panas bumi agar mampu menjadi pedoman bagi badan usaha untuk melakukan pengusahaan geothermal dengan kondusif, selamat dan ramah lingkungan,”ungkap Sukmandaru.

Selain itu IAGI berdasarkan Sukmandaru mendorong Pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia terutama bidang geosains eksplorasi geothermal lewat penetapan tolok ukur kompetensi nasional.

“Hal ini tidak cuma untuk menjamin eksplorasi panas bumi dilaksanakan oleh tenaga mahir yang kompeten, tetapi juga menjadi bentuk keberpihakan Pemerintah kepada pengembangan kapasitas geosaintis nasional,”katanya.

IAGI tambah Sukmandaru siap berkolaborasi dengan Pemerintah untuk menyusun persyaratan-persyaratan kompetensi tersebut.

Dan IAGI menyambut baik kebijakan Pemerintah untuk memutuskan pengaturan baru terkait tarif harga jual listrik geothermal yang memikirkan keekonomian proyek panas bumi. “Ini mesti dikombinasikan dengan kepastian aturan, kebijakan akan jauh  membuat iklim investasi yang lebih baik dan akan mendorong badan usaha untuk melaksanakan eksplorasi lapangan-lapangan baru panas bumi Indonesia secara massif,”tutupnya.