Jakarta,TAMBANG, Menteri ESDM Arifin Tasrif hari ini sudah melantik Ridwan Djamaluddin selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Ridwan menggantikan Bambang Gatot Aryono yang semenjak 1 Mei 2020 silam memasuki periode purna bakti. Banyak keinginan yang dititipkan pada Mantan Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini.
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) juga memberikan beberapa impian terkait tata kelola industri nikel nasional. Hal pertama terkait tata niaga nikel khususnya terkait pelaksanaan Permen No. 11 tahun 20 ihwal HPM mulai dari harga transaksi, penggunaan surveyor dan peran trader smelter.
Hal kedua terkait undangan dan pasokan kebutuhan Smelter atas bijih nikel, berdasarkan total kebutuhan Smelter dengan persetujuan RKAB.
“Hal ketiga terkait upaya menjaga ketahanan cadangan nikel Indonesia. Ini dikerjakan dengan mengatur sumber cadangan nikel kadar rendah yang hingga saat ini tidak diterima Smelter setempat. Salah satunya menghalangi perjanjian transaksi penjualan bijih nikel maksimal kadar 1.8%. Sehingga kadar bijih nikel yang di atas 1.8% mampu digunakan untuk blending dengan bijih nikel kadar rendah,”tandas Sekretaris Jenderal APNI Meydi Katrin Lengkey.
APNI juga berharap Dirjen yang gres memberi sanksi tegas kepada maraknya tambang ilegal seperti aktivitas penambangan di hutan lindung dan blok bekas PT Vale Indonesia yang masih status quo serta kerusakan lingkungan akhir penambangan ilegal.
“Kami juga berharap Dirjen yang gres berkoordinasi dengan KLHK untuk mencari jalan terbaik atas daerah IUP yang masuk daerah hutan, sehingga bisa dijalankan eksplorasi rincian,”ungkap Meydi.
Dirjen juga diperlukan bisa memediasi untuk mendapatkan jalan terbaik antara penambang dan Smelter. “Terakhir Dirjen yang gres perlu mulai melaksanakan pembatasan saham abnormal atas penguasaan IUP-IUP pertambangan nikel,”tutup Meydi.
