Izin Tambang Jadi Kewenangan Pemerintah Pusat

Jakarta,TAMBANG, Di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow ada dua lokasi yang jadi lokasi penambangan ilegal yakni Jalina dan Tapa Gale. Banyak warga baik dari Desa Bakan, Kecamatan Lolayan maupun dari kawasan sekitar menambang di lokasi tersebut. Padahal kawasan ini masih menjadi bab dari konsesi milik PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM), perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK).

Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan ilegal ini cukup memprihatikan. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan cukup parah alasannya adalah di beberapa lokasi acara penambangan sudah menggunakan alat berat. Karena akvitasnya ilegal maka tidak diketahui bagaiman mereklamasinya kembali.

Lebih parah lagi di lokasi ini sering terjadi kecelakaan hingga menjadikan korban jiwa. Sudah ada puluhan penambang yang meninggal akhir kecelakaan kerja. Hal inilah yang turut mendorong pegawapemerintah penegak aturan melaksanakan kegiatan penertiban.

Data menyebutkan sepanjang 2019 hingga Juli 2020, telah ada berulang kali acara penertiban yang dilakukan. Pada Juni-Juli 2019 dilaksanakan operasi penertiban yang berlangsung selama sebulan yang dilakukan Polres Kotamobagu.

Selanjutnya pada Desember 2019, kembali dilakukan operasi penertiban adonan Kodim dan Polres Kotamobagu. Pada 17 Maret juga dilakukan penertiban oleh Kapolda Sulut di Tanoyan. Dilanjutkan pada 18 Mei dikerjakan operasi adonan Polres Kotamobagu. Kemudia pada 19 Juni silam kembali dijalankan kegiatan penertiban oleh Kapolres Kotamobagu Prasetya Sejati di Bakan. Operasi tersebut dijalankan sehabis beberapa hari sebelumnya kembali terjadi kecelakaan yang menimbulkan seorang penambang meninggal dunia.

Sayangnya berbagai upaya penertiban ini belum sukses menghentikan kegiatan kegiatan penambangan ilegal di tempat tersebut. Bahkan yang terjadi banyak warga penambang yang secara membisu-membisu pergi menambang dan mengolahnya di lokasi yang kondusif.

Dalam perjalanan waktu timbul desakan biar Pemerintah Kabupaten Bolmong secepatnya merekomendasikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk kawasan tersebut. Diharapkan setelah WPR akan diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Beberapa waktu lalu masyarakat penambang Desa Bakan, Kecamatan Lolayan melaksanakan agresi demo ke Kantor DPR Bolaang Mongondow. Mereka menyampaikan tuntutan mempublikasikan WPR di kawasan yang selama ini menjadi lokasi PETI.

Kabag Hukum, Ditjen Minerba, Kementrian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi menerangkan ketika ini IPR diterbitkan berdasarkan penetapan WPR yang telah disetujui Menteri ESDM setelah direkomendasikan oleh Gubernur. “WPR juga di memutuskan di daerah yang bebas dari eksisting perizinan baik Kontrak karya maupun izin lain. Bila daerah tersebut masih merupakan kawasan izin pihak lain maka tidak bisa diterbitkan IPR dan perizinan lain,  biasanya pelepasan wilayah juga didasarkan oleh usul perusahaan alasannya adalah memang lokasi tersebut tidak irit,”terangnya.

Karena belum kunjung menerima balasan, maka unsur penduduk yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Bakan (AMDB) menyambangi PT JRBM. Kelompok ini meminta diberi ruang untuk menambang di lokasi yang selama ini jadi areal PETI.

Keinginan ini tentu tidak mudah sebab lokasi tersebut masih menjadi wilayah kerja PT JRBM. Sementara PT JRBM selama ini menjadi kontraktor yang melakukan pekerjaan dibawah pengawasan Pemerintah Pusat.

“Sebagai kontraktor tambang dari pemerintah, secara hukum kami tunduk pada Pemerintah Pusat sehingga kami menanti putusan Pemerintah Pusat. Kami berharap Pemda juga melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat,” terperinci Eksternal PT JRBM Seno Broto.

Secara aturan WPR hanya mampu dikeluarkan untuk daerah yang belum ada pemiliknya. Atau di tempat yang dilepas (relinguish)  perusahaan. Akan sungguh sulit bagi pemerintah baik Provinsi atau Pemerintah Pusat mempublikasikan IPR di daerah yang masih menjadi bab dari konsesi perusahaan tambang.

Belum lagi ada UU Minerba yang baru sehingga butuh adaptasi termasuk kebijakan terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR). UU Minerba yang gres menyuruh kewenangan perizinan pada Pemerintah Pusat.

Seperti diketahui, di sektor pertambangan sudah ada regulasi gres. UU No. 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Saat ini pun Kementerian ESDM sedang menyusun regulasi turunan. Dalam masa transisi ini, sesuai Surat Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 18 Juni 2020 tidak ada Penerbitan Izin Usaha Pertambangan gres termasuk IPR.

Seputar Amdal PT JRBM

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pekan lalu juga mengadakan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompida). Rapat tersebut didatangi antara lain Wakil Bupati Yani Roni Tuuk, Ketua DPRD Welti Komaling, Dandim Bolmong, Polres Kota Kotamobagu mewakili Polres Bolmong dan Komisi I DPRD Bolmong.

Dalam konferensi tersebut sempat timbul klaim bahwa dua lokasi yang selama ini jadi areal PETI ialah Jalina dan Tapa Gale belum ada Dokumen AMDAL. Hal ini disampaikan Anggota DPRD Bolaang Mongondow Febrianto Tangahu. Padahal AMDAL merupakan salah satu tahapan penting dalam acara operasi pertambangan.

Dari pencarian, AMDAL PT JRBM yang sebelumnya PT Avocet ini sudah ada sejak tahun 2007. Kemudian di 2012 ada perubahan nama perusahaan. “AMDAL PT J Resources Bolaang Mongodow sudah ada semenjak 2007. Sampai sekarang sudah beberapa kali mengalami addendum,” terang  Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Utara Marly Gumalag. Marly sebelumnya yakni Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulut. Dalam addendum AMDAL di tahun 2015, perusahaan sudah memasukan lokasi Jalina dan Tapagale.