Jokowi Dalam Gendang Berandal Energi

Jokowi Dalam Gendang Mafia Energi (Part 1, theme song : DME dan watu bara)

Oleh: Budi Santoso

 

Beberapa hari ini ini aku membaca di media bahwa bapak Jokowi selalu marah-murka sebab dikerjain oleh mafia migas, cecunguk energi dan berandal lainnya. Pak Jokowi dengan garangnya sudah tahu yang suka impor migas dan akan menggigit para mafia itu.

 

Benarkah Pak Jokowi mampu melawan berandal tersebut ?

 

Keterlibatan aku dalam dunia energi dan pertambangan yang nyaris seumur profesi saya, menimbulkan saya miris alasannya adalah saya melihat Pak Jokowi justru sedang “menari” dalam ritme gendang para durjana. Bagaimana melawan durjana dalam gendang bandit yang dilawannya.

 

Pernyataan Pak Jokowi (salah satunya) yang menyebutkan bahwa Indonesia punya stok batu bara melimpah tapi kok kenapa LPG mesti impor ?

 

Pernyataan itu betul sebagai pintu masuk, namun selanjutnya untuk mengubah LPG dengan DME (dimethyl ether) ialah jebakan. Lagu dan iramanya mafia.

 

DME tidak akan mungkin mampu mengambil alih LPG kalau memikirkan keekonomian kecuali buat gagah-gagahan atau genit-genitan, untuk pencitraan itu harus mengeluarkan uang mahal.

 

DME mempunyai density energi yang rendah (50%) LPG, DME lebih mahal dari LPG dan yang niscaya terlebih dibentuk dari watu bara di mana tahapnya lebih panjang dibanding DME yang dari gas alam. Kalau benar DME memang ada keekonomiannya maka kenapa tidak membuat DME dari gas alam. Di mana saat ini gas alam kita masih banyak yang belum terpakai.

 

DME dalam bentuk gas pastinya membutuhkan tata cara logistik yang mahal, tangki bertekanan, tangker gas, pipa, dan stasiun pengisian khusus. Tidak murah. Pabriknya perlu miliaran dolar ( USD 3,8 miliar untuk mengolah 8 juta ton watu bara per tahun). Uang sebanyak itu lebih baik digunakan untuk membangun PLTU atau infrastruktur energi lainnya. Dan investasi logistiknya yang tidak mampu dicampurkan dengan LPG.

 

Pemakaian DME untuk materi bakar ternyata harus dicampurkan dengan LPG dan itupun hanya 15%, komposisinya berat.

 

Jadi bila Pak Jokowi “disuruh” gagah mengucapkan akan menggigit yang menggangu bikinan DME, Saya orang pertama yang murung dan prihatin. Siapa yang menyuarakan itu, tentunya orang-orang yang memiliki jadwal tersembunyi di balik itu.

 

Membangun DME dan sistem logistiknya dijamin tidak akan tercapai dalam kabinetnya Pak Jokowi jilid dua, yang penting Pak Jokowi merasa bahagia akan “menghantam cecunguk” tapi yang jelas impor LPG jalan terus selama 5 tahun ini, dan meningkat.

 

Setelah 5 tahun, berandal akan cari induk semang lagi, yg ujung-ujungnya dinyatakan DME tidak ekonomis dan program berhenti. Mirip dengan ekspor bibit lobster, tidak perlu melawan Bu Susi, biarkan ia “lengser” dicari penggantinya yang mampu dibeli.

 

Terompet atau gendang atau lagu pemakaian DME tidak hanya berdimensi LPG dan migas, tetapi punya dimensi strategis yang lebih besar lagi. Penguasaan PKP2B Generasi I yang sebaiknya kembali terhadap negara tahun 2019-2025 (sesuai dengan UU no.4 2009, dan kesepakatan karya batu bara) tetapi “dirancang” biar masih bisa dilanjutkan oleh pemengang PKP2B sekarang, di antaranya adalah lima besar (Adaro, Arutmin, KPC, Berau dan Kideco). Bagaimana caranya?

 

Hilirisasi batu bara (batu bara jadi minyak, gasifikasi, DME, UBC, CWM) senantiasa ditiupkan oleh cecunguk PKP2B menjadi program andalan ke depan industri watu bara (padahal berandal yang serupa pernah membiayai FGD hilirisasi watu bara 6 tahun kemudian dinyatakan dan dibuat “tidak irit”) dan lagu tersebut selalu dinyanyikan oleh “Pemerintah” selaku alasan salah satu poin revisi UU Minerba yang kemarin sempat digagalkan belum dewasa “STM” agar tidak diloloskan oleh DPR kurun lalu.

 

Dengan program hilirisasi kerikil bara yang investasinya mahal, maka pemegang PKP2B meminta kepastian hukum (seperti-mirip masalah Freeport) dan tentunya minta perpanjangan 2 x 10 tahun lagi. Inilah tujuan yang bahwasanya kenapa lagu DME dinyanyikan begitu nyaring oleh para paduan bunyi yang tentunya dalam panggung bandit. Dengan perpanjangan PKP2B maka rakyat Indonesia yang tidur di atas lahan penuh watu bara akan menanggung beban yang sama dengan negara lain yang tak punya batu bara (tulisan saya berikutnya).

 

Ketika para pemegang PKP2B menerima perpanjangan, suatu saat kajian tentang hilirisasi batu bara yang tidak hemat akan dihidupkan lagi dan acara dihentikan tetapi yang penting perpanjangan sudah dikantongi. Lagu DME memang bisa merdu bagi cecunguk tetapi seperti suling buluh perindu bagi rakyat Indonesia, mematikan dalam kondisi tersenyum.

 

Semoga Pak JOKOWI orang yang tidak terpengaruh suling buluh perindu para mafia. Kecuali pembisik atau pawangnya Pak Jokowi sendiri yang menyanyi.