Komisi Vii Dorong Percepatan Realisasi Pembangunan Smelter Alumina Di Mempawah Kalbar

Jakarta, TAMBANG – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman mendorong percepatan realisasi pembangunan proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Sebab, tungku yang tergolong Proyek Strategis Nasional (PSN) ini, menurutnya dapat memberi manfaat besar terhadap kenaikan ekonomi penduduk di Kalbar.

“Terkait mengenai proyek-proyek strategis nasional yang dikontrol perusahaan BUMN kita, kita tidak inginlagi kejadian di ujung gres kita tahu. Setelah kesudahannya telah sungguh-sungguhmangkrak, sudah mati, baru kita tahu,” ujar Maman pasca Rapat Dengar Pendapat, dikutip dalam keterangan resmi, Kamis (24/3).

Saat ini, progres pembangunan pabrik pengolahan tersebut gres meraih progres 13,7 persen. Padahal, PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) selaku konsorsium dari PT Inalum (Persero) dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, menargetkan proyek selsai pada 2023 mendatang.  

Ia mendesak hal tersebut sebab menurut Undang-Undang Minerba, disebutkan bahwa pada pertengahan tahun 2023 dilakukan setop ekspor mineral jenis tertentu, salah satunya yakni bauksit. Padahal, salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat yang sangat memiliki peluang ialah bauksit.

“Nah, jika contohnya pertengahan tahun 2023 ekspor itu telah ditutup, pertanyaannya para penambang bauksit di Kalimantan Barat akan jual barangnya kemana? Kalau smelter-nya tidak ada,” tegas Maman.

Di segi lain, saat ini satu satu-satunya smelter yang telah sustainable beroperasi di Kalimantan Barat ialah yang dimiliki oleh perusahaan PT Well Harvest Winning (WHW) Alumina Refinery. Jika cuma satu smelter yang beroperasi, menurut Maman, maka potensi untuk pengaturan harga sungguh tinggi.

 Karena itu, Komisi VII mendesak semoga setidaknya pada akhir April 2022 perselisihan yang terjadi dari pihak pemegang konsorsium EPC proyek smelter ini, ialah antara PT Chalieco selaku perusahaan Cina sebanyak 75 persen dan sisanya PT Pembangunan Perumahan (PP) sebesar 25 persen, dapat teratasi. Sebab, dari sasaran yang dicanangkan pada Maret 2022 sudah terbangun 70 persen, tetapi gres tercapai progres 13-14 persen.

“Nah kita memperlihatkan waktu batas waktu hingga selesai April untuk menyelesaikan persoalan dispute di antara mereka. Bila tidak diatasi hingga final April, ya kita mendorong untuk secepatnya determinasi itu saja,” ujar Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.

Ia mendorong supaya BUMN Konsorsium MIND ID (PT Inalum dan PT Antam) biar dapat berkoordinasi dengan abdnegara penegak hukum, ialah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk berkonsultasi dalam rangka pencegahan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran hukum.

“Kita akan lihat nanti dari hasil koordinasi dan konsultasi tersebut. Yang pasti target dan tujuan kita ingin ini segera terselesaikan. Deadline-nya kan Juli 2023. Justru kita ingin berjalan terus jadi inilah yang bisa kita kerjakan alasannya adalah kepentingan kami yakni untuk biar keberlangsungan dan kenaikan taraf hidup masyarakat Kalimantan Barat juga bisa meningkat,” tutupnya.