JAKARTA, TAMBANG – Anggota Komisi VII DPR RI, Edy Soeparno menyampaikan wacana pemerintah untuk beralih ke energi baru terbarukan memang terobosan yang inovatif, tapi hal tersebut tidak ujug-ujug mesti meninggalkan energi fosil. Menurutnya, energi fosil dan non fosil harus seimbang.
Hal ini disampaikannya ketika menghadiri “Diskusi Media: Krisis Batu Bara Dalam Negeri, Quo Vadis Tata Kelola Batu Bara” yang diselenggarakan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (IKAFH Undip), Rabu, (26/1).
“Hari ini lagi gencar energi gres terbarukan. Tidak mungkin Indonesia pribadi loncat dari fosil ke non fosil. Kedepannya kita kembangkan fosil dan juga energi terbarukan,” kata Edy.
Edy lalu menerangkan bahwa kesempatandari kedua sumber energi tersebut sangat mungkin dikembangkan secara bersamaan, mengingat Indonesia memiliki sumber energi bersih yang melimpah. Sementara untuk mengakali emisi yang dikeluarkan batubara, ia menyarankan percepatan pengembangan Carbon Capture and Storage.
“Potensi Geothermal juga besar. Dan kita kembangkan carbon capture sehingga kita bisa menggunakan energi fosil, jelas Edy.
Edy lantas menyinggung rencana pemerintah yang mau membubarkan PLN Batubara (PLN BB). Menurutnya, pemerintah harus mengaudit dahulu perseroan anak perjuangan PLN tersebut semoga tidak ada yang dirugikan.
“PLN BB itu hanya mensuplai 20 persen PLN. Kita minta diaudit dulu PLN BB semoga tidak rugi. Karena isu yang berkembang ialah PLN BB tidak mempunyai kesepakatan panjang, dia selalu jadi trader,” paparnya.
Pada potensi ini, Ekonom Senior, Faisal Basri juga memiliki pandangan yang serupa. Menurutnya, PLN BB sangat menolong kinerja PLN dalam menggunakan batubara sebagai materi pembangkit listrik.
Faisal menuturkan bahwa salah satu peran trader yakni mengklasifikasi jenis dan kadar batubara yang balasannya sudah siap pakai.
“Trader jangan dibunuh. Ini banyak penambang batubara dan bermacam-macam jenis, kadar. Itu bukan PLN yang sibuk milihnya. PLN butuh trader. Fungsi trader ada di mana-mana. Tugas trader menentukan batubara dan menjual kemanapun dengan step-step tertentu,” jelas Faisal.
Sebagai info, diskusi juga menghadirkan narasumber lain, di antaranya Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, Pengamat Ekonomi Energi, Fahmy Radhi, Ketua Umum IKAFH Undip, Ahmad Redi dan Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Aryanto Nugroho.
