Jakarta,TAMBANG,- Stakeholder Consultation Ke-3, Task Force Energy, Sustainability, & Climate B20 yang dilakukan di Jakarta pekan lalu. Fokus kali ini pada peningkatan pemberian pembiayaan dalam rangka mempercepat transisi energi. Oleh kesudahannya Stakeholder Consultation Ke-3 dilakukan salah satunya bertujuan mendapat masukan dari para pemangku kepentingan. Pada kesannya ada saran kebijakan yang dirumuskan mampu mewakili pandangan para pelaku perjuangan/forum sektor keuangan. Para stakeholder diharapkan memperlihatkan masukan atas berita-informasi prioritas yang dibawa oleh Task Force Energy, Sustainability, & Climate B20.
Chair of Task Force Energy, Sustainability, & Climate B20, Nicke Widyawati menyampaikan topik diskusi pada Stakeholder Consultation Ke-3 berkonsentrasi pada aspek pembiayaan, terutama terkait kolaborasi global dalam menyalurkan dan ketersediaan pembiayaan dalam skala besar untuk investasi transisi energi.
“Pertukaran persepsi selama Stakeholder Consultation ini akan memperkaya proses pembentukan saran Task Force Energy ke G20,” ujar Nicke di depan akseptor Stakeholder Consultation Ke-3, Task Force Energy, Sustainability, & Climate B20.
Menurut Nicke, banyak sekali berita utama yang dibahas dalam Stakeholder Consultation ke-3 ini antara lain terkait kolaborasi global untuk pasar karbon serta penyaluran dana untuk membiayai transisi energi, serta bagaimana penerapan kriteria pelaporan keberlanjutan (sustainable reporting) dan taksonomi yang diakui secara global. Dalam Stakeholder Consultation juga didatangi narasumber dari aneka macam forum keuangan, yaitu World Bank, MUFG Bank, Global Reporting Initiative (GRI), International Federation of Accountants (IFAC), World Research Institute (WRI) sebagaiNetwork Partner, dan PwC dan BCG selaku Knowledge Partner di dalam Task Force
Nicke menambahkan, secara global, sektor energi ialah sektor yang mempunyai tantangan yang paling kritis untuk beralih ke energi berkelanjutan (sustainable energy) sebagai upaya menghemat emisi karbon yang menjadi penyebab gas rumah beling.
“Kondisi di Indonesia sedikit berlawanan, karena bantuan emisi karbon dari energi berada pada kisaran 20% – 36% dibandingkan dengan deforestasi yang berada pada kisaran 44% – 62%. Tetapi, hal ini tidak bisa menjadi argumentasi bagi para pelaku industri, utamanya di sektor energi, untuk tidak ikut serta dalam penghematan emisi gas rumah kaca,” ujar Nicke.
Mengacu pada perkiraan IPCC, Nicke menyampaikan kenaikan suhu rata-rata global dikala ini telah mendekati ambang batas konsensus 1,5 derajat celcius.
“Ada sedikit waktu yang tersisa untuk mengambil langkah-langkah drastis untuk meminimalkan percepatan emisi puncak ke transisi hingga menuju ke net zero, yang dikala ini tertinggal secara signifikan,” imbuh Nicke.
Sebagai Chair of Task Force Energy, Sustainability, & Climate B20, Nicke mengajukan 3 saran kebijakan yang mesti menjadi fokus bersama untuk menekan percepatan laju pemanasan global yang terjadi dikala ini.
Pertama, mempercepat transisi menuju penggunaan energi yang berkesinambungan, dengan meningkatkan kerja sama global mengakselerasi transisi menuju penggunaan energi yang berkesinambungan lewat upaya pengurangan intensitas karbon dalam penggunaan energi.
Kedua, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, dengan mengembangkan kerja sama global dalam rangka untuk memastikan transisi yang adil, terencana, dan terjangkau menuju penggunaan energi yang berkelanjutan di seluruh negara maju dan meningkat .
Ketiga, kolaborasi global dalam meningkatkan ketahanan energi, dengan cara mendorong kerja sama global untuk memajukan ketahanan energi tingkat pelanggan melalui tunjangan jalan masuk dan kesanggupan untuk menyantap energi yang bersih dan terbaru.
Nicke mengungkapkan, perumusan Rekomendasi Kebijakan ini melibatkan beberapa pihak yang ada dalam Task Force Energy, Sustainability, & Climate B20, termasuk 8 Co-Chairs yang merupakan C-Level dari pelaku perjuangan negara G20 dan lebih dari 140 Anggota yang memberikan masukan dalam arah Rekomendasi Kebijakan dan prioritas persoalan.
“Yang terpenting dalam perumusan nasehat ini ialah keserasian dengan para pemangku kepentingan, sehingga berita-info yang kita bawa ke task force mampu sejalan dengan arah kebijakan Indonesia di G20,” pesan Nicke.*
Dalam peluang yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Kerja sama Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menjabat selaku B20 Sherpa, Dr. Rizal Affandi Lukman mengatakan bahwa konsultasi pemangku kepentingan yang berkesinambungan ini sungguh penting untuk menghimpun inspirasi-pandangan baru gosip yang berkaitan dan wawasan dari berbagai pemangku kepentingan yang berhubungan .
“Sejak awal Task Force ESC ialah gugus tugas paling populer di dalam presidensi B20 Indonesia. Ini adalah sinyal berpengaruh bahwa dilema energi, keberlanjutan, dan iklim sungguh berkaitan bagi banyak pihak dikala ini,” ujar Rizal.
Melalui diskusi tersebut, dia mendorong agar kesudahannya mampu segera dijalankan lebih lanjut. “Mari lebih terbuka dan kritis hari ini, alasannya keterlibatan kita semua sebagai sumber info berharga yang mampu dipakai. Ke depan pastinya akan menjalin kerja sama dan kemitraan yang berpengaruh dalam melahirkan anjuran kebijakan yang bagus untuk semua,” pungkas Rizal.
