Konsumsi Bbm Meningkat, Bph Migas Jamin Ketersediaan Di Spbu

Jakarta, TAMBANG – Keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19, menciptakan sektor ekonomi kembali berkembang signifikan. Di sisi lain, hal ini justru berimbas terhadap konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang terus mengalami kenaikan.

Mengenai hal ini, Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) Erika Retnowati memastikan, pemerintah menjamin ketersediaan BBM sampai ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) demi menghindari kelangkaan di penduduk .

“Dengan perubahan contoh konsumsi tersebut, BPH Migas, segera melakukan tindakan dengan mengevaluasi pengaturan kuota solar bersubsidi,” ujar Erika dalam rapat kerjasama dengan Badan Usaha akseptor penunjukkanpenyaluran JBT/minyak solar, PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corporindo TBK, seperti dikutip keterangan resmi, Kamis (21/10).

“Dengan memikirkan banyak sekali hal termasuk kebutuhan penduduk , kami telah mempublikasikan surat relaksasi distribusi solar bersubsidi , adalah memperlihatkan kewenangan pengaturan kuota lebih lanjut terhadap PT Pertamina Patra Niaga dengan pembiasaan kuota untuk daerah/sektor pengguna yang under dan over kuota sepanjang tidak melebihi kuota nasional 15,8 Juta KL . Tentu saja pelaksanaan relaksasi ini tetap diawasi oleh BPH Migas,” imbuhnya.

Sesuai UU No. 22 tahun 2001 wacana Migas, BPH Migas memang memiliki peran untuk melakukan pengaturan dan pengawasan supaya ketersediaan BBM yang ditetapkan Pemerintah mampu terjamin di seluruh kawasan NKRI. Dalam pengaturan ketersediaan dan distribusi BBM, BPH Migas menetapkan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah solar subsidi dan minyak tanah, serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni premium. Khusus yang terakhir akan diberikan terhadap setiap kabupaten/kota semoga BBM subsidi tepat sasaran dan sempurna volume kepada masyarakat yang berhak mendapatkan.

“BPH Migas senantiasa melakukan tindakan penilaian dan monitoring kepada pengaturan kuota solar bersubsidi. Evaluasi ini dijalankan dengan melibatkan Pertamina dan AKR sebagai pelaksana di lapangan dan juga pemerintah daerah,” jelasnya.

Pada rapat koordinasi tersebut, PT Pertamina (Persero) menjelaskan adanya kenaikan konsumsi BBM, terutama solar subsidi yang sejalan dengan naiknya aktivitas dan perkembangan ekonomi serta mobilitas masyarakat di beberapa daerah selaku dampak dari keberhasilan penanganan Covid-19 oleh pemerintah dan diturunkannya level PPKM.

Dalam melaksanakan pengawasan, BPH Migas menciptakan surat edaran peruntukan BBM subsidi kepada forum penyalur untuk dipatuhi dan mendorong digitalisasi SPBU selaku salah satu sarana monitoring yang dilakukan oleh Pertamina.

Sebagai informasi, solar bersubsidi cuma untuk angkutandarat berupa kendaraan pribadi TNKB berwarna hitam dengan tulisan putih, kendaraan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna kuning dengan goresan pena hitam kecuali kendaraan beroda empat barang pengangkut hasil perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam), Ambulance, Mobil Jenazah, Pemadam Kebakaran, Mobil pengangkut sampah, Transportasi Air dengan surat anjuran dari SKPD terkait.

Kemudian Sarana Transportasi Laut Kapal Berbendera Indonesia dan Sarana Angkutan Umum berupa kapal berbendera Indonesia, Pelra/Perintis, Sektor Kereta Api melalui penetapan kuota dari Badan Pengatur, Usaha Pertanian, Usaha Mikro, Usaha Perikanan serta Pelayanan Umum berupa Krematorium, Tempat Ibadah, Panti Jompo, Panti Asuhan, Rumah Sakit tipe C dan D dengan Surat Rekomendasi dari SKPD terkait.

“Dalam melaksanakan pengawasan di lapangan, BPH Migas bekerja sama dengan TNI dan Polri, kami mengucapkan terima kasih terhadap abdnegara yang menolong penindakan penyalahgunaan solar yang juga menjadi salah satu faktor berkurangnya solar untuk penduduk yang membutuhkan,” tutup Erika.