JAKARTA, TAMBANG – Hingga tamat tahun 2021, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sukses mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor hilir migas sebesar 101 persen  atau setara Rp1,1 triliun. Capaian ini melampaui target dari yang telah direncanakan, yaitu sebesar Rp1,086 triliun.

Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menyebut PNBP berasal dari iuran badan usaha yang melaksanakan aktivitas penyediaan dan pendistribusian BBM dan badan perjuangan yang melakukan aktivitas niaga dan atau pengangkutan gas bumi melalui pipa.

“PNBP yang melebihi target di tengah suasana pandemi menjadi hal yang patut kita syukuri, ini menjadi pemicu bagi BPH Migas untuk berkinerja lebih baik lagi di tahun 2022”, ujar Erika, dikutip dari informasi resmi, Rabu (26/1).

Di segi pengeluaran, kata Erika, realisasi budget tahun 2021 mencapai 94,94 persen. Capaian ini meningkat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, selain PNBP yang melampaui sasaran, pelaksanaan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga hingga akhir tahun 2021 juga secara kumulatif menunjukkan hasil yang membuat puas, ialah meraih 331 lembaga penyalur.

“Untuk tahun 2021, realisasi meraih 78 dari target 76 forum penyalur. Direncanakan sesuai roadmap, acara BBM Satu Harga hingga tahun 2024 akan meraih 583 lembaga penyalur,” ungkapnya.

Program BBM Satu Harga sendiri dicanangkan Presiden Joko Widodo pada final 2016. Program ini ditujukan agar harga jual Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan harga jual Jenis BBM Tertentu (JBT) sama hingga ke tempat-tempat pelosok Indonesia.

Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 perihal Minyak dan Gas Bumi dan peraturan pelaksanaanya, di mana Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelangsungan pendistribusian BBM ke seluruh daerah NKRI.

Erika menegaskan bahwa BPH Migas akan terus mengembangkan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP mulai 2022 ini biar lebih tepat sasaran. Untuk itu, BPH Migas bersinergi antar instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut menurut Erika yakni lewat sosialisasi di 5 wilayah provinsi pada final tahun 2021, perihal Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani pada 9 November dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Perjanjian itu berisikan pertolongan pengamanan, pencegahan dan penegakan aturan di bidang bahan bakar minyak dan gas bumi.

“Kami berkomitmen agar sektor hilir migas mempunyai kebermanfaatan untuk mendistribusikan BBM ke pelosok negeri serta memperlihatkan tunjangan harga gas bumi yang kompetitif serta dalam melaksanakan pengawasan distribusi BBM dibantu oleh TNI, POLRI dan stakeholder lainnya, sehingga lebih tepat sasaran”, tandasnya.

Butuh Bantuan Atau Pertanyaan?

Achmad Hino siap membantu Anda dengan memberikan pelayanan dan penawaran terbaik.

WeCreativez WhatsApp Support
Tim dukungan pelanggan kami siap menjawab pertanyaan Anda. Tanya kami apa saja!
👋 Halo, Ada Yang Bisa Dibantu?