Jakarta,TAMBANG,- Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan petrokimia sampai 2030 diperkirakan masih akan terus meningkat. Di segi lain, kapasitas kilang belum mampu menyanggupi keperluan BBM maupun petrokimia. Djoko Priyono, Direktur Utama PT Pertamina Kilang International (KPI), menyampaikan kebutuhan BBM diperkirakan mencapai 1,5 juta bopd sampai 2030, sedangkan kapasitas kilang ketika ini 700 ribu bopd atau ada gap 800.000-an bopd.
Sementara itu, keperluan petrokimia sampai 2030 mencapai 7.646 kilo ton per tahun. Saat ini di dalam negeri gres mampu memproduksi buatan 1.000 kilo ton per tahun. “Untuk menanggulangi gap tersebut sekaligus menuju transisi energi, ada lima inisiatif di sektor energi dan petrokimia yang dilaksanakan KPI,” kata Djoko pada Webinar Kilang Dalam Transisi Energi, Roadmap Pengembangan Kilang dan Petrokimia, Green Fuel Serta Hilirisasi Produksi yang digelar Energy and Mining Editor Society (E2S), Selasa (16/11).
Menurut Djoko, lima inisiatif yaitu arah yang dilaksanakan jika terjadi penurunan konsumsi BBM, yaitu konversi dari produk BBM ke materi baku petrokimia sampai petrokimia. Sebelum 2020 solar masih impor, dengan adanya B10-B20 hingga sekarang tidak ada lagi impor solar dan avtur.
“RDMP fokus pada gasoline pertaseries, yang sampai 2030 diprediksikan masih ada gap sehingga beberapa RU (Refinery Unit) fokus pada gasoline pertaseries, Selain itu, kami juga mengembangkan mutu produk dari Euro 2 ke Euro 5,” jelas Djoko.
Untuk GRR Tuban diharapkan bisa memproduksi 30% keperluan petrokimia di dalam negeri. Pengembangan petrokimia juga dikerjakan dengan mengembangkan produksi PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), anak perjuangan KPI. Hal ini dijalankan apabila kebutuhan BBM bisa disubstitusi ke energi terbarukan. “Akan di-convert ke petrokimia untuk kebutuhan dalam negeri. Apalagi saat ini kebutuhan petrokimia dalam negeri 70 persen masih impor,” ujar ia.
Inisiatif lainnya, lanjut Djoko, KPI akan mengembangkan produk turunan kilang, akan diperhatikan hingga benar-benarproduk downstream, mirip untuk bahan baku ban maupun parafin. Semua bahan baku ada di kilang untuk produk produk tersebut sampai pada end customer. KPI juga akan men-develop biorefinery, feedstock dari sawit. “Ini dalam upaya mengantisipasi transisi energi, juga dalam rangka konversi kalau terjadi penurunan konsumsi BBM. Tentunya akan sungguh meminimalisir CAD (current account deficit) pemerintah kalau petrokimia bisa dibuat dalam negeri,” tandas Djoko.
Joko Widi Wijayanto, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis, menyampaikan berdasarkan data Pertamina Energy Institute, bisnis fuel akan menghadapi tantangan dengan gross margin US$12 per barel dan spread gas oil di posisi 17. Selain itu, ada gross margin di produk petrokimia. Sementara harga minyak pada 2030 diperkirakan US$ 54 per barel.
Proteksi produk kimia berdasarkan dari Argus juga pada 2040 kapitalisasi konsumsi petrokimia US$2,6 miliar. Saat ini Indonesia defisit 3,2 juta ton per tahun. Dari polypropylene kapitalisasi nilai produk yang diharapkan sebesar US$5,9 miliar.
“Yang terang ketika ini ke depan bisnis BBM yang dikelola oleh refinery akan mengalami tantangan, adalah perubahan demand balasan transisi energi dan gross margin masih stress,” lanjut Joko Widi.
KPI akan beradaptasi dengan mempersiapkan bikinan petrokimia dari bahan baku yang dihasilkan kilang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tantangan yang hendak dihadapi dalam bisnis BBM yang dikelola ke depan. Selain alasannya adalah pergantian demand akhir transisi energi juga dipengaruhi gross margin bisnis pembuatan BBM yang masih frustasi. “Selain mendapatkan US$54 per barel, KPI mampu membantu menekan CAD yang masih tinggi dengan rencana memproduksi produk petrokimia,” tambah Joko Widi.
Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, mengatakan Kementerian ESDM akan mendorong terus Pertamina melakukan acara mandatori biofuels berbasis hydrokarbon yang telah tertuang dalam roadmap sampai 2030.
Pada September 2021, Menteri ESDM meluncurkan bioavtur untuk pesawat terbang yang sekaligus memberikan Indonesia sudah bisa memproduksi bioavtur dengan teknologi sendiri. “Untuk berbasis hydro karbon, di Plaju outputnya bioavtur. Di Cilacap sedang berjalan, tergolong pengembangan katalis di Cikampek,” ungkap Dadan.
Menurut Dadan, beberapa hal yang disiapkan terkait pemanfaatan green fuel dengan kilang ialah menyusun timeline antisipasi implementasi beyond B30, menyetujui spesifikasi untuk pencampuran untuk beyond B30, memastikan ketersediaan feedstock, dan kesiapan badan usaha. Selain itu memutuskan industri pendukung, mempersiapkan regulasi penunjang, merencanakan roadtest yang melibatkan stakeholder terkait serta memutuskan ketersediaan pendanaan/insentif, infrastruktur pendukung dan melaksanakan sosialisasi secara masif.
Muhidin, Koordinator Pengolahan Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM, mengatakan ke depan dengan perkembangan ekonomi, masyarakatdan kemajuan yang ada keperluan migas meningkat. “Dari segi volume sangat besar harus diambil langkah strategis untuk mendukung dicapainya kedaulatan energi. Kalau kita tetap bergantung pada energi fosil dengan produksi yang minyak yang berkebutuhan pada materi bakar sungguh besar,” lanjutnya.
Menurut Muhidin, pengembangan kilang dan GRR akan mengurangi impor BBM. Degan pemanfaatan biofuel ketergantungan pada impor BBM juga akan berkurang. “Di Pertamina juga ada kilang biorefinery. Ini terobosan bagus dengan bahan baku dari CPO mapun RBDPO (refined, bleached and deodorized palm oil). Ketergantungan juga akan menyusut dan selain itu produk yang dihaslikan ramah lingkungan sehingga emisi dari gas buang dan industri menjadi lebih bagus,” ujarnya.
Sementara itu, Salis S Aprillian, Vice Chairman of Indonesian Gas Society (IGS),menerangkan minyak bumi tidak hanya BBM, namun juga mampu memproduksi petrokimia. Dengan integrasi dan konversi, minyak di seluruh dunia akan bertransformasi sebab ke depan ada tiga yang mesti ditakuti oleh pengusaha di bisnis energi. “Dekarbonisasi, desentralisasi, dan digitalisasi. Teknologi ketika ini akan men-disrupt semua pelaku pengguna energi sehingga mesti comply. 3D ini menertibkan tugas di feature energy,” pungkas Salis.
