Majalah Tambang Gelar Indonesia Mining Lembaga Dan Buka Puasa Bersama

Jakarta, TAMBANG – Majalah TAMBANG kembali menyelenggarakan Indonesia Mining Forum (IMF) dengan tema Kepastian Hukum dan Investasi Pertambangan. Kali ini, program dilangsungkan di The Darmawangsa Hotel Jakarta dan ditutup dengan buka puasa bareng sesuai protokol kesehatan.

“Terima kasih sudah berkenan hadi di acara diskusi sekaligus  ngabuburit bersama dalam acara Indonesia Mining Forum dengan tema Kepastian Hukum dan Invetasi Pertambangan,” kata Direktur Utama Majalah TAMBANG, Atep Abdurofiq di Jakarta, Rabu (13/4).

Dalam sambutannya itu, Ia kemudian menyampaikan bahwa acara rutin tahunan ini sengaja dikerjakan sebagai jembatan dan katalisator antara tubuh usaha, asosiasi serta swasta dengan pemerintah dalam mencari titik temu seputar problem tambang yang mencuat sementara waktu belakangan.

“Ini momen hebat sebab belakangan banyak info, ada larangan ekspor, berentet lalu pencabutan IUp mineral dan batu bara, setelah itu ada PR lanjutan yaitu turunan UU No 3 tahun 2020 dan sederet dilema lain. Kita bahas kali ini. Majalah Tambang menjadi katalisator  bagi pemerintah, swasta dan pelaku usaha pertambangan,” ungkapnya.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Nurul Ichwan  menyampaikan bahwa semenjak adanya UU Nomor 3 tahun 2020, aktivitas pertambangan menjadi lebih baik khususnya di sektor hilir.

“Ketika punya UU Minerba 2009 dan 2020, kelihatan grafiknya berkembangdari sisi industri. Terkait hilirisasi mengatakan dari suplai dalam negeri,” ungkap Nurul.

Lebih lanjut dia menyebut, dengan adanya aturan anyar ini, pemerintah lebih leluasa meminta tubuh perjuangan untuk melibatkan masyarakat setempat dalam acara pertambangan. Padahal sebelumnya pengsaha tambang yang lazimnya berasal dari luar tempat, jarang melibatkan masyarakatsekitar.

“Tambang lazimnya berasal dari luar daerah dan tidak melibatkan masyarakat sekitar. Nah kini pemerintah menghendaki usahawan tambang melibatkan masyarakat lokal terutama untuk UMKM,” ujar Nurul.

Sementara, Asdep Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi, Tubagus Nugraha dalam paparannya  menyampaikan bahwa saat ini sektor industri memiliki 133 project pembuatan dan pemurnian mineral yang di dominasi oleh nikel.

“Ada proyek 133 smelter mineral. Komoditas nikel mendominasi. nikel sudah hebat. Makara bila dibilang indeks. Kita punya keungulan kompepetitif. Kita ingin meumbuhkan kemajuan di luar jawa di industri ekstraktif,” imbuhnya.

Tubagus merinci, jumlah smelter tersebut berisikan smelter nikel 101, smelter bauksit 13, smelter tembaga 5, smelter besi 10, smelter mangan 2 dan smelter timbal dan seng 2.

Semelter yang telah beroperasi kata beliau baru mencapai 48 smelter. Sementara, smelter yang masih dalam proses konstruksi mencapai 50 dan dalam tahap penyusunan rencana meraih 35.

Acara turut didatangi Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba, Sugeng Mujiyanto, Partner PwC Indonesia, Dedy Lesmana, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Hendra Sinadia, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, Meidy Katrin Lengkey. Kemudian Direktur Eksekutif Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia, Bambang Tjahjono.

Ada juga Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Rizal Kasli, KetuaUmum Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Muhammad Burhanudinnur, KetuaUmum Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia, Bouman T Situmorang, KetuaUmum Perkumpulan Industri Alat Besar Indonesia, Jamalludin.