JAKARTA, TAMBANG – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara simbolis meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian dan Lembaga atau disingkat SIMBARA secara virtual, Selasa (08/03).
Menurut beliau, SIMBARA ialah bentuk sinergi dari Kementerian dan Lembaga untuk manajemen minerba yang lebih baik. Di dalamnya terdapat ekosistem pengawasan terintegrasi bagi seluruh aplikasi pengelolaan dan pengawasan serta menjadi muara data minerba.
“Kami di Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan juga Bank Indonesia berupaya dan berikrar untuk menciptakan ekosistem pengelolaan mineral dan batubara yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir,” ungkap Sri Mulyani.
SIMBARA mengintegrasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana pemasaran, verifikasi pemasaran, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.
“Saya berharap dengan munculnya SIMBARA ini akan menunjukkan manajemen yang semakin pasti, makin transparan, akuntabel, dan akurat yang menawarkan kepastian bagi penerimaan negara dan juga dari sisi dunia usaha,” ungkapnya.
Menurut Sri Mulyani, di periode digitalisasi teknologi, integrasi proses bisnis dan integrasi data antar Kementerian dan lembaga seharusnya mudah dan mampu dijalankan sehingga menjadi kunci penting perbaikan manajemen dan penguatan pengawasan serta perbaikan layanan bagi dunia perjuangan.
Kementerian dan lembaga menurut beliau mempunyai banyak sekali peran, fungsi, dan tanggung jawab yang perlu untuk dikoordinasikan untuk membuat sebuah ekosistem yang bagus dalam mengelola kekayaan negara yang optimal untuk lalu dimanfaatkan bagi penduduk .
Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yaitu bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Pengelolaan yang baik dari sumber daya alam merupakan keniscayaan atau sebuah kewajiban dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari negara pemerintah terhadap masyarakat dan rakyatnya. Untuk itu, sinergi antara K/L menjadi luar biasa penting,” paparnya.
Turut hadir dalam acara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri.
