Jakarta, TAMBANG – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan menegaskan kendaraan beroda empat listrik jangan bergantung pada impor. Hal ini mesti dilakukan Indonesia karena telah memiliki segala yang dibutuhkan.
”Harus dipikirkan bagaimana kita menciptakan sebanyak mungkin di dalam negeri, semoga costnya lebih murah karena market kita besar dan barang raw materialnya kita juga punya,” ungkap Luhut dalam keterangan resmi, Jumat (18/10).
Lebih lanjut Luhut mengungkapkan, Indonesia juga memiliki SDM serta teknologi yang dikembangkan bareng dengan pihak luar. Dengan semangat yang ada, Luhut yakin Indonesia niscaya bisa.
“Kaprikornus bagaimana kita memasarkan kedahsyatan kita ini, jangan kita cuma impor saja, kita buat di dalam, jadi membuat nilai tambah, lapangan kerja, memperbesar pendapatan dari pajak dan sebagainya,” lanjut Luhut.
Hal ini diungkapkan Luhut saat menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT PLN (Persero) dengan 20 perusahaan terkait pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk percepatan kendaraan listrik berbasis baterai.
Luhut mengapresiasi seluruh pihak yang telah bersusah payah untuk merealisasikan acara strategis ini. Selain itu ia mengatakan, hal ini mampu tercapai berkat team work yang baik antar kementerian, forum dan juga swasta.
“Kalau kita bersinergi seperti ini, pasti bisa kita wujudkan, kita dihentikan berhenti disini, segala macam aturan yang dibutuhkan akan kita penuhi. Yang penting kita harus team work, jangan jadi single fighter, alasannya team work itu akan mampu menyelesaikan banyak hal,” ujar Luhut.
Menurut Luhut, merealisasikan ekosistem kendaraan listrik yaitu penyediaan kendaraan listrik dan penyediaan Stasiun Pengisian Kelistrikan Umum/SPKLU dinilai sangat penting. Hal ini dikarenakan tingkat polusi yang telah semakin mencemaskan. Penggunaan kendaraan listrik secara massal yaitu salah satu jawaban untuk meminimalkan tingkat polusi tersebut.
“Kalau hal ini tidak kita wujudkan, maka dengan tingkat polusi yang telah kian parah ini, kita bisa bayangkan bagaimana dampaknya kepada anak cucu kita, mereka nanti bisa menjadi generasi yang stunting akibat terpapar polusi,” kata Luhut.
Ia mengungkapkan polusi ini menjadi lawan bersama. Salah satu yang mau dilawan adalah meminimalkan polusi dari kendaraan bermotor. Caranya yakni dengan menggunakan kendaraan listrik.
Sebagai isu, ada 20 dokumen MoU yang ditandatangani, antara lain MoU pengembangan infrastruktur KBN antara PLN dengan LEN. Kemudian MoU kolaborasi penyiapan ekosistem SPKLU antara PLN dengan Bluebird, Bakri Autopark, MAB, Gojek, Grab, dan Trans Jakarta.
Berikutnya MoU Kerja sama penyediaan SPKLU antara PLN dengan Pertamina, Jasa Marga, Angkasa Pura II dan PT POS Indonesia. Selanjutnya MoU antara PLN dengan BCA, Lippo Mall dan Taman Impian Jaya Ancol terkait penyediaan SPKLU. Terakhir MoU antara PLN dengan Nissan, BMW, DFSK, Mitsubishi, Gesits dan Tesla terkait bundling kendaraan listrik.
Dalam hal ini, mengacu pada Perpres No 55 tahun 2019, perihal program percepatan kendaraan listrik berbasis baterai. Dalam pasal 3 diberikan penugasan terhadap PT PLN (persero) dalam rangka penyediaan infrastruktur listrik untuk kendaraan listrik berbasis baterai.
Di tempat yang sama, PLT Direktur Utama PT PLN (Persero), Sripeni Intan Cahyani menyatakan PLN sangat siap dengan penunjukkanini. Menurutnya, penandatanganan MoU ini cuma langkah pertama dan pihaknya tidak akan berhenti cuma hingga disini.
“Kami berterima kasih sekali atas support yang tiada kenal lelah dari Menko Maritim, Luhut B. Pandjaitan. Dalam hal ini dia mendorong dengan keras biar proses ini mampu berjalan dengan segera. Setelah kami ditantang oleh Pak Menko, kami langsung membentuk tim, kami langsung bertemu door to door dan kami pribadi mempersiapkan MoU ini, yang terperinci kami sudah siap,” ungkap Sri.
Sri mengaku telah menyiapkan tim. Langkah selanjutnya akan dijalankan dalam tempo satu bulan ini. PLN akan melaksanakan join planning untuk secepatnya mempersiapkan perencanaan agar bisa cepat menyediakan SPKLU.
Turut hadir dalam Penandatanganan MoU Kerjasama Percepatan Program Kendaraan Listrik Berbasis Baterai, antara lain, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza, dan seluruh perwakilan dari penandatangan MoU yang terdiri dari kementerian dan lembaga serta pihak swasta.
