Menteri Arifin: Krisis Batubara Pln Imbas 428 Perusahaan Tak Penuhi Dmo

JAKARTA, TAMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyebut krisis batubara yang menimpa PLN sementara waktu lalu salah satunya imbas dari 428 perusahaan tidak menyanggupi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO). Padahal kewajiban itu, kata Arifin, telah dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ada 428 perusahaan yang 0 (tidak menyanggupi DMO batubara). Ini tentu saja kami kerjakan klasifikasi,” katanya dalam Rapat Kerja Kementerian ESDM dan Komisi VII dewan perwakilan rakyat RI kemarin, dikutip Jumat (14/1).

Arifin lantas merinci dan mengklasifikasi perseroan yang telah memenuhi DMO. Menurutnya, perusahaan tambang batubara yang bisa menyanggupi DMO lebih dari 100 persen terdapat 47 perusahaan. Sementara 32 perusahaan cuma bisa menyanggupi 75-100 persen.

“Di sektor eksternal, dari data kita yang kita miliki ada 578 perusahaan yang bergiat di penambangan batubara. Terkait DMO nya, ada 47 perusahaan yang bisa melampaui 100 persen. kemudian ada 32 perusahaan yang memenuhi pada range 75 hingga 100 persen,” paparnya.

Selain itu, terdapat 25 perusahaan yang cuma melaksanakan DMO sekitar 50-75 persen. Kemudian ada juga 17 perusahaan  dengan range 25-50 persen dan 29 perusahaan yang range 1 persen sampai 25 persen.

Meski begitu, Arifin memastikan bahwa pasokan batubara PLN untuk dikala ini telah terbilang cukup kondusif. Hal ini, kata beliau, tidak lepas dari kesigapan antar kementerian dan stakeholder untuk mengamankan energi primer.

“Jadi ini sampai simpulan januari kita mampu tentukan bahwa pasokan ini mampu diamankan. Kemudian untuk daerah-tempat yang jauh, kita kasih patokan 20 hari. Harus dipenuhi dulu stok 20 hari,” paparnya.

“Kaprikornus, apa yang terjadi yang dikerjakan tim ESDM bareng kementerian dan forum terkait, pada dikala terinformasi adanya krisis energi primer, kami pribadi melaksanakan penjagaan,” bebernya.

Dalam peluang ini, Arifin juga menyinggung stok batubara yang tersedia di luar kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Menurutnya, stok batuan hitam tersebut sesegera mungkin mesti diekspor kembali utamanya kepada negara sahabat.

“Kemudian juga kita membicarakan kordinasi antar kementerian tentang stok-stok yang tersedia yang memang mampu secepatnya dikeluarkan, untuk bisa memperlihatkan faedah pendapatan buat negara. Terutama juga untuk mendukung negara-negara teman. Rata-rata teriak semua, mulai dari Malaysia, Filipina, Korea, Jepang, China, semua memberikan keprihatinannya dan minta santunan kita,” paparnya.