Menteri Arifin Sebut Energi Fosil Masih Diperlukan Selama Transisi Energi

JAKARTA, TAMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif menyebut, pemerintah masih membutuhkan energi fosil selama abad transisi energi. Hal ini beliau sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi VII dewan perwakilan rakyat RI, di Jakarta, Kamis (17/2).

“Kemudian pada kala transisi energi, energi fosil masih mempunyai peran penting untuk dikembangkan, sebelum energi yang lebih higienis tersedia. Minyak bumi masih selaku energi utama untuk transportasi, sebelum digantikan oleh kendaraan listrik, dan gas bumi mampu dimanfaatkan untuk energi transisi sebelum energi terbarukan 100% di pembangkit,” ungkapnya.

Menurutnya, batubara masih menjadi sumber materi bakar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebelum ada sumber energi pengganti yang lebih bersih. Sementara di abad depan, watu panas ini akan diarahkan untuk pemanfaatan rumah tangga lewat pengembangan Dimetil Eter (DME), pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Dalam kesempatan ini, Arifin juga menyampaikan bahwa pemerintah ketika ini tengah melakukan aneka macam upaya untuk mampu mencapai sasaran bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen di tahun 2025. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menggalakkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baik oleh swasta maupun pemerintah.

“Guna mencapai target bauran energi di tahun 2025, upaya yang sedang dikerjakan antara lain pelaksanaan pemasangan PLTS Atap, yang hendak dilaksanakan oleh pihak swasta, sebesar 3,6 gigawatt (GW). Kemudian pembangunan pembangkit EBT sebesar 10,6 GW yang sudah termasuk dalam RUPTL PLN. Selanjutnya yaitu penerapan biofuel sebesar 11,6 juta kilo liter (KL),” ujarnya.

Arifin juga menyampaikan bahwa planning penambahan pembangkit setelah tahun 2030 ini akan berasal dari sumber EBT. Mulai tahun 2035 akan didominasi oleh Variable Renewable Energy (VRE) berupa energi surya dan angin, serta arus maritim.

“Hidrogen akan dimanfaatkan secara sedikit demi sedikit, mulai tahun 2031 dan secara masif pada tahun 2051. Sedangkan pembangkit listrik tenaga nuklir diperlukan dapat mulai beroperasi pada tahun 2049,” paparnya.

Arifin lalu memaparkan peta jalan transisi energi yang sudah disusun oleh Pemerintah secara rinci. Menurutnya, taktik utama dari segi suplai energi yang dilaksanakan untuk menuju karbon netral yakni melalui pengembangan EBT secara masif dengan konsentrasi kepada tenaga surya, hidro, panas bumi dan hidrogen. Kemudian pemanfaatan teknologi rendah emisi seperti Carbon Capture, yakni teknologi Carbon Capture, Utility, and Storage (CCUS) serta Carbon Capture Storage (CCS) akan terus dijalankan.

“Dari segi demand, dilaksanakan pemanfaatan kompor listrik dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), di samping penerapan administrasi energi. Saat ini tim Net Zero Emission (NZE) dari Kementerian ESDM masih melakukan pendalaman roadmap NZE untuk menghemat emisi pada tahun 2060 di sektor energi,” tambahnya.

Agar planning tersebut mampu berlangsung dengan baik, kata Arifin, dibutuhkan penetapan atas Peraturan Presiden ihwal Pembelian Energi Terbarukan. Selain itu, diharapkan ada akomodasi perizinan berupaya dari Kementerian/Lembaga terkait, dan tersedianya insentif fiskal dan nonfiskal.

Selain itu, direncanakan pula pengembangan super grid untuk mengembangkan konektivitas antara metode kelistrikan antarpulau untuk menyebarkan sumber energi terbarukan. Penerapan super grid dibutuhkan mampu mengatasi divergensi antara sumber energi terbarukan setempat dan lokasi permintaan energi listrik yang tinggi.

“Selain itu pengembangannya akan mampu menghemat pengaruh intermitensi dari pembangkitan variabel energi terbarukan yang kian berkembangdan membuka kesempatan untuk mengekspor listrik ke negara ASEAN khususnya,” tutur Arifin.