Jakarta,TAMBANG,-Pemerintah kembali memastikan komitmen untuk meraih net zero emission di Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif ketika mendapatkan kunjungan Y.M. Alok Sharma, COP 26 President Designate Pemerintah UK dan Owen Jenkins, Duta Besar UK untuk Indonesia dan Timor Timur.
Menteri Arifin menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Langkah konkrit yang dikerjakan diantaranya menyusun beberapa seni manajemen, di antaranya mandatori biodiesel, co-firing PLTU, pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF), penggantian diesel dengan pembangkit listrik energi terbarukan, termasukan yang berbasis hayati. Juga pemanfaatan non listrik/non biufuel seperti briket, dan pengeringan hasil pertanian dan biogas.
Saat ini terang Menteri Arifin, Kementerian ESDM bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang menyusun komitmen net zero emission Indonesia. Secara khusus program penurunan emisi di bidang pembangkit ketenagalistrikan.
“Implementasi program tersebut antara lain lewat penghentian pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU ) sebanyak 53 GW antara tahun 2025- 2045,” ujar Menteri Arifin.
Mendapatkan penjelasan tersebut, Mr. Alok Sharma mengapresiasi inisiatif Kementerian ESDM untuk mendukung pencapaian sasaran net zero emission dan berharap bahwa Pemerintah Indonesia mampu segera secara resmi memberitahukan janji net zero emissionnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia dikala ini juga sedang menyusun Grand Strategy Energy untuk pengembangan sektor energi untuk mencapai sasaran ideal dalam hal ketahanan energi, bauran energi, dan pengurangan emisi.
Grand Strategy menekankan strategi untuk menyanggupi usul energi nasional, guna mengembangkan neraca perdagangan, serta mengembangkan infrastruktur energi. Salah satu targetnya ialah mempercepat penggunaan pembangkit listrik energi terbarukan dengan kapasitas pemanis sekitar 38 GW pada 2035, di mana Solar PV diprioritaskan mengenang ongkos investasinya yang relatif lebih murah dan durasi pemasangan yang singkat.
Sebagai informasi, selain kunjungan ke Kementerian ESDM, selama di Indonesia, President Designate COP 26 juga akan melakukan kunjungan ke beberapa menteri terkait yang lain dalam rangka antisipasi pelaksanaan COP 26 di Glassgow pada tamat tahun 2021 mendatang.
