Jakarta, TAMBANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyebut bahwa Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (Simbara) mampu mencegah hilangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari transaksi pemasaran mineral maupun watu bara. Hal itu dikatakannya dikala Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI pada Rabu, (13/4).
“Sebelum adanya Simbara, sistem dan data antara kementerian dan lembaga selama ini belum terhubung atau terintegrasi dari hulu ke hilir masih terdapat perbedaan data antara kementerian dan lembaga sehingga dapat menimbulkan peluangkehilangan penerimaan negara dari tansaksi penjualan minerba,” ungkapnya, dikutip Kamis (14/4).
Menurut Arifin, sebelum ada Simbara, potensi hilangnya PNBP sungguh terbuka. Seperti sering didapatkan arahan billing Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) selaku bukti pembayaran PNBP yang dipakai berulang-ulang untuk transaksi yang berbeda
“Sebagai teladan, ditemukannya isyarat billing NTPN sebagai bukti pembayaran PNBP yang dipakai berulang-ulang untuk transaksi yang berlawanan. Melalui Simbara, data dari hulu ke hilir akan terhubung menjadi data nasional yang bisa menunjukkan konfirmasi, validitas transaksi minerba,” ujarnya.
Simbara dibuat selaku upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam serta meminimalisir dan memperbaiki ketidaksinkronan data dan tata kelola sumber daya alam. Di samping itu, Simbara juga diluncurkan setelah memperhatikan hasil kajian KPK yang menyatakan bahwa ada perbedaan data sumber daya alam dari hulu ke hilir.
“Dengan adanya Simbara diharapkan data tata cara pengelolaan batubara mulai dari hulu sampai hilir terintegrasi sehingga data minerba menjadi tunggal atau sama di mana saja dan akurat untuk meyakinkan bahwa penerimaan negara telah dipenuhi,” beber Arifin.
Simbara sendiri sudah dilaunching pada tanggal 8 Maret 2022 selaku hasil kolaborasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Bank Indonesia. Inovasi ini juga disokong dan disupervisi oleh Kemenko Bidang Maritim dan Investasi serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sinergi ini dibutuhkan akan menjawab keperluan pada era digitalisasi lewat ekosistem yang terintegrasi antara sistem forum terkait pengelolaan dan pengawasan minerba,” ungkapnya.
