Jakarta,TAMBANG,- Kemandirian energi memainkan peran yang amat strategis untuk menopang pembangunan. Oleh alasannya itu, penting untuk memastikan semoga pasokan energi mampu menyanggupi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat di kala depan.
Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2017, komposisi pasokan energi pada 2030 dari minyak bumi masih sebesar 23%, gas bumi (21,8%), watu bara (29,6%), dan energi baru terbarukan (25,6%).
Berkaca dari masih besarnya tugas migas untuk menyanggupi kebutuhan energi Indonesia, pemerintah telah menggulirkan target kenaikan produksi. Yakni untuk minyak bumi sebesar 1 juta barel per hari (MMBOPD) dan gas sebesar 12 miliar patokan kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menjelaskan dalam rangka mengembangkan produksi migas telah dikerjakan survei seismik dua dimensi sebagai Komitmen Kerja Pasti wilayah kerja Jambi Merang. Ini ialah survei seismic 2D terbesar dalam satu dekade terakhir di Asia Tenggara.
“Untuk menawarkan bahwa kami masih masih mempunyai sumber daya berpotensi,” katanya.
Di segi lain, pemerintah berusaha menawarkan insentif bagi lapangan migas yang sudah berlangsung. Blok Mahakam yang dikontrol oleh Pertamina Hulu Mahakam contohnya, menemukan pembiasaan first tranche petroleum (FTP). Insentif juga diberikan untuk pengembangan kompleks petrochemical berskala besar dengan suplai gas dari Blok Kasuri yang dioperatori Genting Oil.
Arifin menuturkan, sangat penting untuk mewujudkan target buatan migas pada 2030. Sebab, industri migas mesti mampu menjadi lokomotif ekonomi yang bisa mendatangkan pendapatan bagi negara. Namun, sektor energi juga harus mengamati transisi energi guna mengurangi emisi karbon.
“Sektor global energy telah merujuk pada transisi energi. Melakukan pembandingan atau keseimbangan antara energi dan pengembangan carbon capture,” ujarnya.
Dalam upaya mendorong penyediaan energi alternatif, Arifin menambahkan, Indonesia berupaya mengembangkan pemanfaatan gas selaku energi gres kurun depan bareng dengan energi baru terbarukan (EBT) yang lain. Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut yakni melalui program konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan bahan bakar gas bumi.
Hal tersebut juga diimbangi dengan penyediaan pasokan. Salah satu proyek gas laut dalam atau Indonesia Deepwater Development (IDD) menjadi proyek prioritas nasional selaku upaya menjaga buatan gas di Indonesia.
Selain itu, untuk meminimalkan emisi karbon dalam acara produksi, pemerintah tengah mendorong penerapan teknologi carbon capture and storage (CCS)dan carbon capture, utilisation, and storage (CCUS).
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengakui, kenaikan bikinan migas akan menghipnotis peningkatan emisi gas rumah beling (GRK). Meski demikian, sejumlah upaya sudah dilakukan untuk menjaga kesimbangan. Salah satunya, operasional gas sudah didesain dengan teknologi zero flaring.
Ia menambahkan, teknologi untuk menangkap karbon yaitu CCS dan CCUS juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan bikinan migas. “Ini berikatan dengan carbon trading. Pengurangan emisi karbon mampu digunakan untuk sertifikasi penghematan emisi dan mampu dipasarkan di pasar karbon,” katanya.
Dengan adanya sasaran bikinan migas dan kebijakan energi jangka panjang, carbon pricing akan memainkan tugas strategis. Apalagi, Alue menyampaikan, pihaknya akan mendorong sektor migas untuk menerapkan bisnis hijau pada acara operasi. Kebijakan harga karbon juga diperlukan dapat mempesona investasi.
“Dengan pertimbangan dari harga karbon, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, IPA, dan industri akan mengawali diskusi mengenai harga karbon memiliki peluang,” ungkapnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, investasi migas sangatlah penting bagi Indonesia dalam suasana ketika ini di mana perekonomian negara terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Lebih jauh dari itu, investasi migas juga penting dalam upaya mengamankan keperluan energi nasional dan mengurangi emisi karbon.
“Investasi sungguh penting dan ketika serentak janji internasional juga sangat penting (Kesepakatan Paris). Kita mesti bisa mencari kesimbangan yang pas untuk semua ini,” jelas Suahasil.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan berusaha menyediakan akomodasi fiskal yang mempesona bagi penanam modal. Salah satunya dengan menurunkan pajak penghasilan (PPh) badan menjadi 20 persen yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2022. “Termasuk sektor migas yang mau mendapat manfaat dari penurunan PPh badan,” ujar Suahasil.
Selain itu, pemerintah juga telah memberikan opsi sketsa bagi hasil cost recovery dan gross split terhadap penanam modal. Adapun terkait pajak karbon, Suahasil berharap semoga hal tersebut tidak hanya semanta dipandang untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek. Menurutnya, pajak karbon merepresentasikan cara menyaksikan ekonomi, lingkungan, dan pilihan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya percaya banyak sektor mencoba berdiskusi perihal carbon tax, kami juga ingin mendapatkan input dari semua sektor,” tuturnya.
Guna memperbaiki iklim investasi supaya Indonesia menjadi destinasi yang menarik bagi investor, Suahasil menuturkan, sektor migas memiliki perlakukan yang lebih spesifik dibandingkan sektor lain. Oleh alasannya adalah itu, akan terus dicari format yang paling sempurna agar iklim investasi migas menjadi lebih baik.
“Pemerintah berkomitmen terus mendukung sektor migas untuk menggunakan berbagai macam insentif yang sudah diberikan. Itu ialah tugas fiskal yang aku percaya bisa dipakai,” katanya.
