Jakarta, TAMBANG – Produksi kerikil bara nasional sampai final Juni lalu tercatat sebesar 286 juta ton. Realisasi tersebut baru menyentuh 45,76 persen dari sasaran bikinan tahun ini yang ditetapkan sebesar 625 juta ton.
“Kalau kita bandingkan dengan sasaran permulaan 550 juta ton, ya sudah melalui 50 persen. Tapi di 2021, kami optimalkan (target) jadi 625 juta ton. Ini gres 45,76 persen,” ungkap Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, Sujatmiko, Kamis (22/7).
Menurutnya, Tiongkok yang ialah negara konsumen watu bara paling besar dari Indonesia, sedang membuka lebar keran impor. Kemudian, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menjadi konsumen domestik juga tengah mengalami kenaikan konsumsi kerikil bara.
Di dikala yang serupa, Pemerintah membuka kesempatan revisi Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB), sehingga para penambang mampu menambah rencana produksi. Ia menyayangkan realisasi bikinan nasional di semester pertama tahun ini belum tercapai sesuai sasaran.
“Produksinya telah ditingkatkan jadi 625 juta ton, harga lagi manis-bagusnya di atas USD 115 juta ton. PLN sedang butuh-butuhnya, China juga sedang butuh-butuhnya, kok (bikinan) tidak tanpa kendala,” ujar Sujarmiko.
Salah satu penyebab belum terpacunya bikinan batu bara, sambung Sujatmiko, sebab faktor cuaca. Berdasarkan laporan dari produsen batu bara, utamanya kawasan tambang di Kalimantan Selatan masih berair, sehingga produksi belum bisa dijalankan. Selain itu, para penambang juga disinyalir sedikit kesulitan mencari alat berat saat ingin mengembangkan bikinan dalam waktu erat.
“Barangkali ini dari sisi infrastruktur,” tegasnya,
Adapun peningkatan target bikinan digenjot untuk menyasar pasar ekspor. Tujuannya guna meningkatkan neraca jual beli. Dari sasaran 625 juta ton itu, Pemerintah mengalokasikan pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sebesar 138 juta ton. Sedangkan sisanya yang sebesar 487 juta ton digenjot untuk ekspor.
Namun demikian, Pemerintah tetap berusaha memacu buatan kerikil bara. Diharapkan selisih sasaran yang tertinggal mampu ditambal dengan realisasi bikinan di semester kedua tahun ini.
Untuk itu, Pemerintah memperlihatkan dukungan penuh dengan memfasilitasi kelangsungan izin maupun operasi buatan penambang. Sujatmiko menuturkan, pihaknya terus berupaya mempercepat proses revisi RKAB, sehingga perusahaan batu bara yang mengajukan kenaikan produksi bisa lebih singkat mendapatkan izin.
“Kami juga transisi dari IUP tempat ke pusat. Mereka juga gres mau masuk produksi, kami berikan kesempatan usikan RKAB dalam rangka tambah pasokan batu bara,” pungkas Sujatmiko.
