Pasokan Batu Bara Ke Pembangkit Kritis, Ekspor Batu Bara Disetop Sebulan

Jakarta,TAMBANG,-Mengawali tahun 2022, Pemerintah dalam hal ini Ditjen Minerba, Kementerian ESDM menggebrak Industri batu bara. Dalam beberapa Surat diantaranya bernomor B-161/MB-05/DJB.B/2021, Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin menetapkan untuk melarang ekspor watu bara.

Dalam surat yang dikeluarkan pada 31 Desember tersebut, Ridwan menyebutkan dua pertimbangan. Pertama; persediaan kerikil bara pada PLTU Group PLN dan Independen Power Producer (IPP) saat ini kritis dan sangat minim sehingga akan mengganggu operasional PLTU yang mempunyai pengaruh pada tata cara kelistrikan nasional. Kedua; Sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Pemegang IUP atau IUPK tahap aktivitas operasi produksi dapat melaksanakan pemasaran ke luar negeri komoditas watu bara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan kerikil bara dalam negeri.

Dengan pertimbangan kedua hal tersebut serta menimbang-nimbang keadaan cuaca ekstrim pada Januari dan Februari 2022, Pemerintah memutuskan untuk membekukan Eskportir Terdaftar (ET), menghentikan Pemberitahuan  Ekspor Barang (PEB), tidak mempublikasikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk tujuan penjualan watu bara ke mancanegara selama kurun 1 sampai 31 Januari 2022.

Sementara dalam surat yang disampaikan ke para direksi perusahaan tambang ditambahkan kalau ada batu bara yang telah ada di pelabuhan muat dan atau yang sudah diangkut di kapal, akan secepatnya dikirim ke PLTU milik Group PLN dan IPP yang pelaksanaanya akan secepatnya dituntaskan dengan PLN (Persero).

Kebijakan larangan ekspor ini akan dievaluasi dan ditinjau kembali menurut realisasi pasokan watu bara ke pembangkit baik milik PLN Group maupun IPP.