Pasokan Pln Membaik, Pemerintah Kembali Buka Ekspor Batubara

JAKARTA, TAMBANG – Pemerintah kembali membuka keran ekspor batubara kepada perusahaan tambang per 1 Februari 2022. Hal ini dilaksanakan karena pasokan batubara untuk keperluan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PLN sudah berangsur membaik.

“Dengan mempertimbangkan kondisi pasokan batubara dan persediaan batubara pada PLTU PLN dan IPP yang kian membaik, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022 Pemerintah menetapkan untuk membuka kembali ekspor batubara bagi perusahaan telah memenuhi kewajiban Domestik Market Obligation (DMO),” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin, dikutip dari keterangan resmi, Rabu, (2/2).

Ridwan lalu menyebut bahwa ketentuan ini juga berlaku bagi perusahaan tambang batubara yang sudah menyampaikan Surat Pernyataan bersedia membayar denda atau dana kompensasi atas kelemahan DMO tahun 2021 sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.K/HK.021/MEM.B/2022.

Adapun perusahaan yang belum memenuhi DMO dan belum bersedia membayar denda kompensasi atas kelemahan di tahun kemudian, maka pemerintah belum mengizinkan aktivitas ekspor.

“Sementara, perusahaan tambang yang belum memenuhi DMO tahun 2021 dan belum memberikan Surat Pernyataan bersedia mengeluarkan uang denda atau dana kompensasi atas kekurangan DMO tahun 2021 belum diizinkan untuk melaksanakan penjualan batubara ke mancanegara,” imbuhnya.  

Izin ekspor diberikan terhadap perusahaan tambang yang sudah menyanggupi kriteria, sebagai berikut:

a. Realisasi DMO tahun 2021 sebesar 100% atau lebih;

b. Realisasi DMO tahun 2021 kurang dari 100% dan sudah menyampaikan surat pernyataan bersedia mengeluarkan uang dana kompensasi atas kekurangan DMO tahun 2021; dan

c. Tidak memiliki kewajiban DMO tahun 2021 (planning atau realisasi produksi tahun 2021 sebesar 0 ton).

Ridwan mengungkapkan, selama masa larangan ekspor, Pemerintah (Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, serta BPKP-red), PT PLN (Persero), Indonesian National Shipowners Association (INSA), dan perusahaan penyedia batubara sudah bersusah payah untuk memastikan pasokan batubara ke PLTU dapat terkirim dengan lancar untuk menyanggupi keperluan batubara bulan Januari 2022.

Diketahui sebelumnya, Pemerintah mengambil kebijakan untuk melaksanakan pelarangan ekspor batubara masa 1 sampai 31 Januari 2022 bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUPK tahap aktivitas Operasi Produksi, IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan PKP2B. Langkah ini dijalankan guna menjamin terpenuhinya pasokan batubara untuk pembangkit listrik.