Pemerintah Dorong Pemanfaatan Mineral Kritis Jadi Materi Baku Komponen Ebt

Jakarta, TAMBANG – Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menyampaikan, pemerintah mendorong supaya sumber daya mineral yang ada di dalam negeri, terutama mineral kritis dan logam tanah jarang mampu dimasak menjadi bagian serta materi baku industri, di antaranya untuk infrastruktur, trasnportasi publik, industri baterai, serta membangun infrastruktur energi gres dan terbarukan (EBT).

Untuk merealisasikan itu, kata Ridwan, diharapkan eksplorasi yang masif untuk memantikan besaran sumber daya dan cadangan di tengah tantangan luasnya geografis Indonesia.

“Artinya, saat kita bicara tentang mineral untuk energi bersih, itu ialah suatu langkah yang sejalan dengan upaya kita untuk menghasilkan energi yang gres dari yang selama ini digunakan selaku bahan baku energi,” tutur Ridwan pada Webinar Seri Mineral for Renewable Energy – Green/Clean Energy, Selasa malam (14/9).

Menurutnya, Indonesia memegang janji terhadap pengembangan energi higienis dengan ikut menandatangani Paris Agreement dan turut meratifikasinya. Sehingga Indonesia mempunyai tanggung jawab adab terhadap komunitas global, termasuk pada industri mineral.

Industri pertambangan sekarang tengah menuju arah yang sama, yakni berusaha untuk menjadi industri energi yang bersih dan ramah lingkungan.

“Kita akan mendorong eksplorasi yang lebih masif untuk mendapatkan sumber-sumber bahan baku yang lebih baik, yang secara teoritik ada di Indonesia. Namun tantangan kita, sebagaimana ketika kita mengekplorasi sumber-sumber mineral lainnya, dengan konfigurasi geologi di Indonesia, eksplorasi kita tidak bisa sepenuhnya meniru apa yang dijalankan oleh negara lain, sehingga kita belum melaksanakan pendalaman yang sesuai dengan konfigurasi Indonesia,” jelasnya.

Saat ini Indonesia telah mempunyai jenis-jenis mineral kritis dan logam tanah jarang yang berpotensi untuk dikembangkan. Telah banyak diskusi dan diskursus yang dijalankan untuk mendorong pemanfaatan mineral-mineral kritis ini.

“Hingga dikala ini secara spesifik pemerintah belum mempunyai rencana yang sungguh khusus, termasuk regulasi pengembangan logam tanah jarang. Diskusi ini yakni untuk menyusun kerangka kerja besar itu, baik dalam konteks teknis maupun penyusunan regulasi” tutur Ridwan.

“Sehingga niat kita untuk mengganti paradigma industri pertambangan yang dikesankan tidak ramah lingkungan, menjadi industri yang ramah lingkungan, termasuk dalam konteks menghasilkan energi bersih. Kita sudah percaya pada rancangan yang sudah meningkat , tetapi kita perlu menyusun kerangka kerja implementasi yang lebih kasatmata,” sambungnya.