Pemerintah Dorong Perbankan Membiayai Smart Grid

Jakarta,TAMBANG,  Terkait dengan efisiensi pembangkit listrik ada teknologi yang sudah cukup lazim diketahui yaitu Smart Grid atau Jaringan Listrik Pintar. Teknologi ini akan mengembangkan keandalan dan bisa membuat efisiensi di pembangkit, transmisi dan distribusi. Di Indonesia teknologi ini tergolong relatif gres.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Smart Grid ini ialah aspek pembiayaan. Oleh karenanya Kementerian ESDM lewat Ditjen EBTKE tengah menjajal mencari penyelesaian. Diantaranya menginisiasi sketsa pendanaan melalui sektor perbankan dalam pembiayaan infrastruktur tersebut.

“Untuk mengakselerasi pengembangan smart grid mesti mengerti prinsip, teknologi, dan regulasi. Termasuk bagaimana sektor perbankan dapat mendorong pengembangan smart grid,” terang Direktur Jenderal Ketenegalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam webinar bertajuk Investment in Smart Grid kolaborasi Kementerian ESDM dengan International Energy Agency (IEA) di Jakarta, Selasa (23/2).

Smart grid berdasarkan Rida  akan menolong mempercepat proses elektrifikasi. Ini selaras dengan cita-cita Pemerintah dalam memperluas jalan masuk listrik ke seluruh pelosok Indonesia dengan mengedepankan prinsip ketersediaan (availability), keandalan (reliability), dan keterjangkauan (affordability).

Hal ini tercermin dalam capaian rasio elektrifikasi yang telah mencapai 99,20% di final tahun 2020. “Ini suatu lompatan besar dalam kurun waktu 20 tahun. Tahun 2000, rasio elektrifikasi kita hanya sebesar 53%,” tandas Rida.

Sebagai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, pemerintah sudah memasukkan pembangunan smart grid ke dalam draft Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN yang ketika ini sedang dalam tahap finalisasi. “Kami menargetkan akan membangun 5 (lima) smart grid setiap tahun sampai selesai 2024,” lanjutnya.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2021 wacana Penyelenggaraan Bidang ESDM sebagai produk turunan hukum dari UU No. 11 Tahun 2021 wacana Cipta Kerja. “Salah satu amanat PP tersebut menyebutkan Pemda (Pemda) seharusnya menyediakan anggaran serta dapat memanfaatkannya untuk pembangunan smart grid biar mempercepat pencapaian rasio elektrifikasi di wilayahnya masing-masing,” ungkap Rida lagi.

Demi kelancaran proses pembangunan, Ia berharap adanya sinergi antara pembuat kebijakan, ialah Pemerintah Pusat dan Pemerintah kawasan, swasta, pemilik teknologi, perbankan, dan akademisi untuk mengintegrasikan teknologi smart grid dengan kurikulum pendidikan guna mendukung riset.

Turut hadir perwakilan dari International Energy Agency (IEA) yang bisa menunjukkan pandangan dan masukan konstruktif terkait potensi dan keperluan investasi smart grid di Indonesia. Indonesia juga bisa belajar dari negara lain yang sudah terlebih dulu mengimplementasikan teknologi tersebut.

Untuk dimengerti, smart grid mampu menghemat susut (losses) pada jaringan distribusi serta dapat dipakai selaku langkah dalam pengembangan distributed generation. Manfaat lain yang tak kalah penting yakni meningkatkan integrasi energi terbarukan dalam skala yang besar dan bisa menurunkan tarif listrik dengan mengontrol beban puncak listrik.

Kehadiran smart grid memungkinkan adanya partisipasi pelanggan dalam penyediaan tenaga listrik berbasis sumber energi setempat. Smart grid merupakan jaringan listrik berilmu yang mampu mengintegrasikan aksi-aksi atau aktivitas dari semua pengguna, mulai dari pembangkit hingga ke konsumen dengan tujuan supaya efisien, berkesinambungan, hemat dan pasokan listrik yang kondusif.