Pemerintah Gratiskan Pemasangan Listrik Baru Bagi Warga Tidak Mampu

JAKARTA, TAMBANG – Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggratiskan biaya pemasangan listrik gres bagi penduduk yang tidak mampu. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 3 tahun 2022 wacana Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu.

Dalam Permen yang diundangkan pada Senin 21 Januari kemarin ini, pada pasal 1 dijelaskan bahwa Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) berupa instalasi tenaga listrik dan ongkos pemasangannya, ongkos sertifikasi laik operasi, biaya penyambungan gres ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan pengisian token listrik perdana.

Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa aktivitas BPBL meliputi perencanaan, pengadaan dan pemasangan, hibah, dan pembinaan serta pengawasan.

Adapun standar warga yang berhak mendapatkan BPBL adalah rumah tangga yang belum terdaftar sebagai konsumen PLN, berdomisili di kawasan jangkauan PLN, berdomisili di tempat terluar, terdepan dan tertinggal. Penerima juga harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“(1) Calon Penerima BPBL merupakan rumah tangga yang: a. belum tercatat selaku pelanggan PT PLN (Persero); dan b. berdomisili di kawasan yang telah tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah PT PLN (Persero) tanpa dilakukan ekspansi jaringan,” demikian bunyi pasal 3 permen tersebut.

“(2) Selain menyanggupi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Penerima BPBL mesti: a. terdaftar dalam DTKS yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan problem pemerintahan di bidang sosial; b. berdomisili di tempat terluar, terdepan, dan tertinggal; dan/atau c. menurut validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat layak menerima BPBL,” lanjut suara pasal 3 permen tersebut.

Dalam praktiknya, pengadaan dan pemasangan BPBL sepenuhnya akan dikerjakan oleh PLN. Perseroan setrum negara ini juga menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan, pengadaan dan pemasangan BPBL sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Permen ini.

Dalam permen ini dijelaskan juga kewajiban pihak penerima yang di antaranya mesti memelihara dan merawat instalasi tenaga listrik dan tidak memperjualbelikan atau memindahtangankan BPBL kepada pihak lain.

“Penerima BPBL mesti memelihara dan merawat instalasi tenaga listrik dan tidak memperjualbelikan dan/atau memindahtangankan BPBL terhadap pihak lain,” demikian bunyi pasal 13 tersebut.