Pemerintah Sasar Kawasan Ekomoni Dan Kawasan 3T Sebagai Pasar Ebt

Jakarta,TAMBANG, Pemerintah terus berusaha memajukan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Kali ini Pemerintah berusaha menciptakan pasar gres EBT lewat acara renewable energy base industry development (Rebid) dan renewable energy base on economic development (Rebed). Sasarannya yaitu tempat industri, Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan ekonomi setempat di tempat terpencil, terluar dan terdepan (3T).

“Untuk mempercepat pemanfaatan EBT, Pemerintah, selain akan mempublikasikan rancangan Peraturan Presiden yang mengontrol pembelian listrik EBT oleh PT. PLN (Persero). Juga menciptakan pasar gres EBT lewat acara renewable energy base industry development dan renewable energy base on economic development yang bertujuan mempercepat pemanfaatan EBT di daerah industri dan Kawasan ekonomi Khusus dan mendukung Kawasan ekonomi lokal di kawasan 3T Indonesia, yakni terpencil, terluar dan terdepan,” jelas Menteri ESDM, Arifin Tasrif dikala meluncurkan secara virtual The 9th Indonesia EBTKE ConEx 2020, Jumat (9/10).

Menurut Menteri Arifin sudah saatnya Indonesia mengikuti tren penduduk dunia yang mulai memaksimalkan pemanfaatan EBT untuk meminimalkan imbas perubahan iklim, sesuai komitmen Protokol Kyoto Tahun 1997. Di sana komunitas internasional bertekad akan menghemat emisi gas karbondioksida dan gas rumah kaca.

“Di tingkat global, negara-negara dunia telah berkomitmen untuk meminimalisir efek pergeseran iklim dengan disepakatinya Kyoto Protokol di tahun 1997. Komunitas internasional bertekad untuk menghemat emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca yang lain, tergolong penghematan emisi dari sektor energi sehingga terjadi transformasi energi untuk meminimalisir energi fosil pada seluruh sektor, tergolong diantaranya sektor transportasi ke energi baru terbarukan,” lanjut Arifin.

Di samping membuka pasar untuk pemanfaatan EBT yang lebih besar, Pemerintah juga akan memaksimalkan implementasi bioenergi, seperti percepatan pembangunan listrik berbasis sampah di dua belas kota, pemanfaatan biomasa dan sampah selaku bahan baku pada cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) eksisting.

Kemudian juga pelaksanaan mandatori B30 serta acara pengembangan green refinery dan mendorong pengembangan geothermal berbasis kewilayahan lewat acara Flores Geothermal Island yang targetnya yakni pemenuhan beban dasar listrik di Pulau Flores.

“Optimalisasi pemanfaatan tidak langsung energi geothermal. Untuk menghemat resiko eksplorasi oleh para pengembang, Pemerintah juga telah membuat pengembangan geothermal lewat government drilling, acara eksplorasi dikerjakan oleh pemerintah,” jelas Arifin.

Direktur Aneka Energi Kementerian ESDM Harris mengatakan, transisi dari energi berbasis fosil ke EBT dibutuhkan alasannya adalah ramah lingkungan. Kunci untuk pemanfaatan EBT yang optimal ialah harga yang lebih kompetitif.

“Saat ini, Pemerintah sudah berupaya menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) wacana pembelian energi listrik energi terbarukan. Dalam Perpres ini akan menertibkan harga EBT yang didasarkan terhadap aspek keekonomian dari teknologi EBT itu dan juga menurut lokasi energi terbarukan itu akan dibangun, harganya akan berbeda dan harga yang sudah dimasukan dalam rancangan Perpres ini lebih mempesona untuk memberikan pesona kepada pelaku bisnis untuk tiba berinvestasi ke Indonesia,” imbuh Harris.

Ada sebelas kementerian dan forum yang terlibat dan memperlihatkan tugas dalam mendorong pengembangan EBT ini. Mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), BUMN, Kementerian Perindustrian dan banyak lagi.