Pemerintah Siapkan Sembilan Stimulus Untuk Sektor Hulu Migas

Jakarta,TAMBANG, Pemerintah membelikan sembilan paket stimulus untuk sektor hulu migas. Ini dilakukan untuk menjaga kinerja iklim investasi di sektor ini. Diharapkan dengan stimulus ini, penurunan investasi balasan pandemi Covid-19 sukses ditaham.

“Kita mengambil tindakan supaya tidak terjadi penurunan investasi (migas) yang lebih besar di Indonesia. Ada 9 stimulus yang sudah dan sedang diproses,” Ujar Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto dalam konferensi pers virtual, Jumat (23/10).

Adapun stimulus yang sudah diimplementasikan yaitu penundaan pencadangan ongkos acara pasca operasi atau Abandonment and Site Restoration (ASR). Insentif ini sudah diberikan oleh SKK Migas. Tercatat, ada 30 kontraktor migas yang menikmati relaksasi penundaan setoran dana ASR untuk tahun ini.

Kemudian juga ada penundaan atau abolisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Liquified Natural Gas (LNG) lewat penerbitan revisi PP 81/2015 ihwal Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN, pembatalan biaya sewa untuk Barang Milik Negara (BMN) hulu migas, serta penjualan gas dengan harga diskon untuk semua bagan di atas Take or Pay (TOP) dan DCQ.

Pemerintah juga sudah melaksanakan pembiasaan (flesibilitas) fiskal lewat pinjaman insentif untuk tenggat waktu tertentu mirip depresiasi dipercepat, pergeseran split sementara, DMO full price.

Sementara paket stimulus yang sedang dalam proses berisikan tax holiday untuk pajak penghasilan di semua daerah kerja migas dan penundaan atau pengurangan hingga 100% pajak tidak eksklusif. “Ini akan dilaksanakan pembahasan antara Direktorat Jenderal Migas, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Badan Kebijakan Fiskal,” terperinci Dwi sebagaimana dikutib dari lama wwww.esdm.go.id.

Ada juga abolisi ongkos pemanfaatan Kilang LNG Badak sebesar USD0,22/MMBTU yang saat ini sedang dilakukan diskusi antara SKK Migas, LMAN dan tim penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Terakhir yakni pemberian dari kementerian yang membina industri penunjang hulu migas mirip industri baja, rig, jasa dan service terhadap pembahasan pajak bagi perjuangan penunjang kegiatan hulu migas.

“Cukup banyak hal-hal yang sudah disiapkan semoga investasi hulu migas di Indonesia lebih baik,” tutup Dwi.