Pemerintah Tambah Buatan Watu Bara, Apbi: Seruan Pasar Sedang Naik

Jakarta, TAMBANG – Pemerintah menambah sasaran buatan watu bara tahun ini menjadi 625 juta ton, dari sebelumnya yang dipatok 550 juta ton. Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI, Hendra Sinadia, hal tersebut dipicu oleh perkembangan seruan pasar.

“Kenaikan buatan ini ditujukan untuk ekspor yang diproyeksikan akan lebih baik daripada tahun lalu. Dari pengamatan kami, perekonomian di negara-negara tujuan utama ekspor sudah mulai membaik terlebih dengan kian lancarnya proses vaksinasi Covid-19. Sehingga mendorong penguatan demand,” ujarnya terhadap tambang.co.id, Selasa (14/4).

Untuk pasar Tiongkok yang merupakan pangsa utama kerikil bara Indonesia, sambung Hendra, perkembangan ekonominya sungguh elok. Purchasing Manager Index (PMI) yang selama ini menjadi salah satu indikator untuk mengukur potensi undangan, dari negara-negara tujuan ekspor berada di level yang kasatmata.

Selain itu, seruan watu bara di pasar domestik juga diperkirakan bakal mengalami kenaikan.  Seiiring  dengan mulai menggeliatnya sektor industri.

“Proyeksi realisasi konsumsi domestik di 2021 akan lebih tinggi dari sasaran awal yang ditetapkan pemerintah sebesar 137 juta ton,” tuturnya.

Tambahan sasaran bikinan nasional tersebut direspon kasatmata oleh para pelaku perjuangan. Menurut Hendra, perusahaan tambang tertarik memanfaatkan potensi tersebut sebab didorong oleh harga komoditas yang sedang membaik.

Kemudian, perusahaan tambang juga tengah mencoba mengoptimalkan produksi yang sempat terhalang di kuartal satu serta permulaan kuartal dua tahun ini akibat curah hujan yang tinggi. Sehingga pelaku perjuangan tengah mencoba mengoptimalkan bikinan.

Kata Hendra, ada sejumlah perusahaan yang telah dan akan mengajukan usulan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan memaksimalkan angka bikinan.

“Namun ada juga perusahaan yang belum memutuskan untuk revisi RKAB, atau tetap konservatif mengikuti recana bikinan permulaan. Ini dimungkinkan sebab Pemerintah menawarkan kesempatan kepada pelaku perjuangan untuk mengajukan anjuran revisi paling cepat di permulaan kuartal dua,” tegasnya.