Jakarta, TAMBANG- Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terutama di Pulau Flores memiliki potensi panas bumi yang cukup besar di antaranya di Ulumbu, Mataloko, Mutubusa, Ropa dan Atadei.
Kepala Badan Litbang Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengungkapkan, Pemerintah berkomitmen meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi NTT lewat percepatan proyek infrastruktur kelistrikan yang bersumber pada energi panas bumi.
Salah satu upaya percepatan yang dijalankan Dadan bersama Kepala Badan Geologi, Rudy Suhendar dan Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN, Sripeni Inten Cahyani dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) studi eksplorasi dan pengeboran sumur produksi di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Mataloko pada Minggu (18/7).
“Seiring dengan berkembangnya wisata di kawasan tersebut, keperluan listrik di NTT terus bertambah. Saat ini sebagian besar kebutuhan listrik NTT masih dipasok oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD),” ujar Dadan dalam informasi resmi, Kamis (25/7).
Dalam kolaborasi ini, Kementerian ESDM lewat Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE) dan BLU LEMIGAS, akan melaksanakan beberapa studi panas bumi, meliputi studi mitigasi resiko, studi geologi geokimia geofisika, studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta penggunaan perlengkapan rig hidrolik (mobile hydraulic rig) LEMIGAS. Sebelumnya BLU LEMIGAS dan PLN sudah bekerja sama untuk pengadaan jasa konsultasi perhitungan losses actual regasifikasi Blok Arun dan pengadaan jasa konsultasi kajian harga gas untuk kelistrikan PLN.
Peran Badan Geologi dalam kolaborasi ini akan dilaksanakan oleh Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP), alasannya adalah memiliki kemampuan dan perlengkapan untuk pemboran eksplorasi panas bumi. PT PLN Gas dan Geothermal (PT PLN GG) selaku anak perusahaan PT PLN (Persero) yang mengatasi bidang infrastruktur gas dan penyediaan tenaga listrik panas bumi, ditugasi untuk menyebarkan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKPO) Mataloko dalam pembangunan PLTP 2,5 MW.
Untuk dimengerti, dari 12 kawasan kesempatan panas bumi di Pulau Flores, terdapat tiga kawasan yang menerima izin pengelolaan WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi), adalah Ulumbu, Mataloko dan Sokoria dengan total kapasitas terpasang meraih 12,5 MW.
Dengan pemanfaatan potensi panas bumi tersebut, dibutuhkan ke depan dapat memajukan rasio elektrifikasi di NTT secara signifikan. Kementerian ESDM mencatat rasio elektrifikasi NTT termasuk yang terendah di Indonesia, sampai bulan Juni 2019 sebesar 72 persen.
