Pengamat; Ruu Minerba Sudah Berpihak Pada Negara

Jakarta,TAMBANG, DPR gres saja mengesahkan Revisi Undang-Undang No. 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Rapat Paripurna Selasa, 12 Mei 2020. Banyak pihak menyebut regulasi ini menguntungkan golongan pengusaha kerikil bara terutama pemegang ijin PKP2B/KK. Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan justru melihatnya berlawanan.

 

Menurut Mamit Revisi UU Minerba ini justru berpihak terhadap kepentingan negara. “Dalam Revisi UU Minerba tersebut, banyak hal menguntungkan negara mirip kebijakan yang tegas tentang pelaksanaan keharusan peningkatan nilai tambah mineral melalui acara pembuatan dan pemurnian di dalam negeri, keharusan disvestasi saham 51% yang sahamnya dimiliki abnormal dan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang dalam pelaksanaan kegiatan perjuangan pertambangan”ujar Mamit dalam siaran pers yang diterima www.tambang.co.id, Jakarta (Kamis,14/5).

 

Ia juga tidak setuju dengan pernyataan bahwa pengakuan RUU Minerba ini terkesan terburu dan dipaksakan. ”Revisi UU No 4/2009 ini sudah dari tahun 2018 di bahas oleh dewan perwakilan rakyat dan Pemerintah. Sudah lumayan banyak revisi-revisi yang disampaikan oleh kedua belah pihak sehingga pasal-pasal yang telah di sahkan tersebut telah sungguh matang dan tidak perlu dipertanyakan lagi.” tegas Mamit.

 

Terkait dengan pinjaman perpanjangan izin PKP2B/KK, Mamit menyampaikan kebijakan ini terperinci menolong pemerintah dalam banyak hal. Para pemegang ijin PKP2B  berdasarkan Mamit ialah perusahaan besar yang memberdayakan banyak orang dan juga perusahaan jasa penunjang dalam acara pertambangan. Belum lagi acara pertambangan juga akan mendukung ekonomi tempat dan pastinya royalty dan pajak yang dibayarkan sungguh menolong PNBP dari sektor Minerba.

 

“Jika mereka tidak diperpanjang, maka berapa banyak yang akan dikorbankan baik itu tenaga kerja maupun industri disana. Sebagai teladan, Tanito Harum saat kontraknya tidak diperpanjang maka yang terjadi sekarang PHK kepada karyawan Tanito maupun perusahaanpendukungnya, illegal mining terjadi, reklamasi tidak dilakukan dan kesudahannya negara juga yang dirugikan” lanjut Mamit kembali.

 

Selain itu, melalui perpanjangan izin ini penerimaan negara tidak akan berkurang sebab luasan PKP2B/KK ini tidak mengalami penyusutan. “Maka royalty dan pajak yang dibayarkan tetap tinggi. Jika luasan daerah dikurangi, maka secara otomatis penerimaan negara akan berkurang. Belum lagi, sisa luasan wilayah yang telah tidak produktif tidak ada yang mau mengambil walaupun akan dilelang. Isu lingkungan aku kira akan timbul terkait dengan reklamasi lahan eks tambang” ujar Mamit.

 

Perihal konservasi menurut Mamit juga pantas diperhitungkan dimana jikalau terjadi penciutan kawasan kemudian dilelang maka akan ada ijin pertambangan baru dimana pada hasilnya akan berproduksi.  ”Produksi batu bara saat ini sudah lebih dari 500 juta ton lebi,maka dengan penambahan IUP gres buatan akan berkembangdimana akan menyebabkan habisnya cadangan.”ulas Mamit kembali.

 

Selain itu, perpanjangan PKP2B/KK ini bisa memberikan kepastian hukum serta investasi bagi pemegang ijin PKP2B/KK. “Tanpa adanya kepastian aturan, tidak mungkin mereka mau melanjutkan investasi. Padahal industri mineral dan batu bara yaitu industri padat modal dan padat karya. Untuk mendapatkan mineral dan kerikil bara ini diharapkan cost per metric ton yang besar, terlebih ketika ini harga komoditas mineral dan watu bara ditengah pandemic covid-19 mengalami penurunan harga yang cukup signifikan”pungkas Mamit Setiawan.