Perhapi Dan Walhi Sulut Dukung Langkah Kapolda Sulut Tertibkan Peti

Jakarta,TAMBANG, Pemerintah terus melaksanakan penertiban kepada acara pertambangan illegal atau yang juga dikenal Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di beberapa daerah. Salah satunya di Propinsi Sulawesi Utara. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara Bapak Irjen Pol. Drs Royke Lumowa,MM bakan turun pribadi mengontrol tambang illegal. Langkah ini menerima apresiasi dari berbagai kelompok diantaranya Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Utara.

 

“Langkah Kapolda Sulawesi Utara yang gres ini mesti diapresiasi dan diberikan penghargaan. Kita pun berharap agar upaya penertiban mampu dilakukan secara konsisten dan terus menerus,”tandas Ketua Umum PERHAPI Rizal Kasli di Jakarta, Kamis (19/03).

 

Bahkan berdasarkan Rizal penertiban ini akan efektif jika aparat penegak aturan baik di Pusat maupun di Daerah secara gotong royong dan konsisten menegakkan hukum tanpa pandang bulu. “Apabila ada aparat di daerah yang terlibat juga dijalankan penegakan aturan sampai kepada pemecatan. Kapolda mesti membentuk Satgas Khusus untuk langkah tersebut dan melakukan pekerjaan secara terus menerus dalam menertibkan tambang tanpa izin (ilegal) yang banyak terdapat di kawasan-tempat,”ungkapnya lagi.

 

Rizal memastikan acara pertambangan ilegal selain merugikan negara juga telah banyak menelan korban jiwa. Belum lagi pembuatan emasnya menggunakan materi berbahaya namun tidak ditangani dengan baik.

 

“Aktivitas pertambangan emas tanpa izin ini merugikan negara, kawasan dan masyarakat. Juga menghancurkan lingkungan dan keamanan kerja,”kata Rizal lagi.

 

Sementara untuk tambang rakyat yang punya izin, Rizal meminta Pemerintah juga proaktif melakukan training. “Sehingga pengoperasian tambang-tambang tersebut dijalankan dengan mengedepankan “good mining practice”,”tandasnya.

 

Dalam nada yang nyaris sama, Koordinator Walhi Sulawesi Utara Theodoron Berenc Victor Runtuwene juga mendukung langkah Kapolda Sulawesi Utara. “Ini langkah maju dari Pihak Kepolisian yang tidak hanya memberi statement di media tetapi juga melaksanakan agresi konkret di lapangan,”kata Theo.

 

Ia menyampaikan kehadiran tambang illegal di Sulawesi Utara khusus di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Minahasa Tenggara sudah sungguh meresahkan. “Terutama di Bolaang Mongondow yang sempat menjadi pemberitaan nasional karena ada kecelakaan yang mengakibatkan sejumlah penambang meninggal dunia,”ungkapnya.

 

Ia berharap yang dikerjakan Kapolda Sulawesi Utara dan Bupati Minahasa Tenggara ini dilanjutkan sampai tidak ada lagi acara penambangan illegal. “Langkah ini kasatmata untuk memberi kepastian hukum dan menciptakan rasa keadilan bagi banyak orang. Kami berharap hal mirip ini juga diikuti oleh beberapa kepada tempat di Sulawesi utara yang di wilayahnya punya tambang illegal,”tutup Theo.