Petani Kelapa Sawit Minta Program Biodiesel Dievaluasi Menyeluruh

Jakarta,TAMBANG, Petani Kelapa Sawit yang tergabung dalam  Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKP) meminta Pemerintah menganalisa program Biodiesel secara menyeluruh. “Jika pemerintah tetap pada rencananya untuk menaikkan bauran biodiesel, maka insentif yang perlu dikeluarkan negara akan kian tinggi. Padahal pemerintah semestinya mengambil langkah mundur ke B20 dalam situasi ekonomi mirip ini,” ungkap Manajer Riset Traction Energy Asia, Ricky Amukti.

Sebagaimana diketahui Pemerintah Indonesia kini gencar dalam melaksanakan acara biodiesel. Tingkat bauran minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) pun terus ditingkatkan dari B20 dan B30. Bahkan sekarang mengejar-ngejar sasaran menjadi B40 sampai B50. Namun, pengembangan program biodiesel ini tak terperinci arahnya ke mana karena pemerintah tak memiliki planning utuh atau roadmap.

Disebutkan juga bahwa pengeluaran terbesar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ketika ini, yakni intensif biodiesel. Artinya mengeluarkan uang gap harga CPO dan solar ke perusahaan kelapa sawit. Dari Rp 33,6 triliun penyaluran dana BPDPKS pada 2019, setidaknya 29,2 triliun dialokasikan untuk intensif biodiesel.

Dari jumlah tersebut, manfaat yang diterima petani masih minim. Padahal petani selalu digadang-gadang akan mendapatkan faedah dari acara biodiesel pemerintah. Ini dapat dilihat dari tidak adanya direktorat tertentu di BPDPKS yang mengelola petani swadaya. Kontribusi petani kepada komoditas kelapa sawit tidaklah sedikit. Data Dirjen Perkebunan mencatat petani swadaya memasok 34% dari total produksi sawit nasional.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto menilai apabila biodiesel belum kelihatan menguntungkan kenapa mesti terburu-buru ditambah baurannya. Biodiesel yang sekarang pun belum menguntungkan buat petani.

“BPDPKS juga perlu untuk dievaluasi terkait apa saja yang sudah dilaksanakan selama 5 tahun bangkit, tergolong evaluasi persoalan penyaluran dananya yang dominan justru lari ke perusahaan kelapa sawit dan tak berdampak pada kesejahteraan petani maupun rakyat,” ungkap Darto.

Darto juga menerangkan bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan pungutan ekspor pun, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), juga ialah langkah yang ceroboh alasannya menaikkan pungutan ekspor dapat memiliki efek pada menurunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sehingga petani akan menjadi pihak yang paling terdampak.

“Setidaknya pemerintah perlu memutuskan biar perusahaan kelapa sawit wajib berbelanja sebagian TBS-nya dari pekebun mampu berdiri diatas kaki sendiri semoga program biodiesel bisa membuat pasar bagi pekebun,” tutupnya.