JAKARTA, TAMBANG – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyebut pembubaran PLN BB dimaksudkan semoga rantai pasok batubara dalam negeri kondusif. Sebagai negara penghasil batubara terbesar, jangan sampai Indonesia mengalami ketidakpastian pasokan sebagaimana sedang dialami dunia global.
“Seluruh dunia sedang mendapat ketidakpastian rantai pasok, Indonesia yang memiliki market besar dan sumber daya kuat saatnya membenahi, termasuk transformasi PLN,” kata Erick, saat konferensi pers di Gedung BUMN, Jakarta, Rabu (19/1).
Dia menjelaskan, dikala ini PLN masih konsentrasi membeli batubara dengan harga Sesuai Domestic Market Obligation (DMO) untuk jangka panjang. Hal ini dijalankan semoga kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap tersadar.
“Kaprikornus kita masih fokus pada pembelian jangka panjang tapi harganya sesuai DMO. Kaprikornus mekanismenya itu yang kita ambil. Yang perlu ditekankan yakni pelayanan kualitas kepada publik,” ujarnya.
Menurut Erick, ada hal-hal lebih penting dan mesti diutamakan dari perampingan birokrasi di badan PLN ini, adalah pemerataan listrik di seluruh pelosok daerah.
“Untuk memutuskan pelayanan kelistrikan menjadi lebih baik, perintah presiden listrik masuk desa terlaksana sesuai sasaran,” jelasnya.
Dalam potensi ini, Erick juga menyinggung soal pembentukan Subholding di lingkungan PLN. Selain bisa memperlancar proses transformasi, Subholding juga, kata beliau mampu dijadikan alternatif dalam hal pendanaan.
“Kita sedang benchmarking, Italia Prancis, Malaysia, dan lain-lain. Confirm bahwa kita harus mensplit off pembangkit kita menjadi Subholding sendiri, dan adanya tuntutan transformasi besar-besaran ke EBT. Subholding ini mesti menjadi alternatif pendanaan,” paparnya.
Ke depan, PLN memiliki potensi melebarkan bisnis ke sektor lain yang lebih kreatif, seperti ke fiber optic atau menjadi support sistem kendaraan listrik.
“PLN punya kabel di mana-mana, kita benchmarking di negara lain, ini mampu ditingkatkan ke independensinya, dijadikan apakah PLN mobile dengan fiber opticnya, namun tetap konsentrasi ke listriknya, meskipun listrik mampu masuk ke sektor lain mirip charger mobil listrik,” ujarnya.
Dalam peluang yang serupa, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pembubaran PLN BB bukan bentuk liberalisasi ketenagalistrikan, tetapi demi menyelamatkan sumber energi dalam negeri.
“Transformasi PLN bukan dari proses liberalisasi ketenagalistrikan, terbentuk di tengah tantangan krisis energi, PLN harus mengganti dari organisasi yang kompleks menjadi ringkas dan mudah,” jelasnya.
Menurut Darmawan, PLN akan memiliki proyek manajemen office dan monitoring harian. Termasuk mengatur dan mengoreksi secara masif keperluan pasokan, review proses legal, struktur dan tata cara operasional.
“Kami ada project manajemen office, monitoring harian. Arahan dia adalah koreksi secara menyeluruh, tergolong rantai pasok. Di mana ada titik lemah, diperkuat. Tetapi jika ada organisasi diubah supaya rantai pasoknya lebih baik, maka semua itu dikerjakan, kita review proses legal, struktur, dan operasional,” tandasnya.
