Pp Royalti Batubara Anyar Disahkan, Begini Jawaban Bumi Resources

Jakarta, TAMBANG – Pemerintah jadinya menerbitkan peraturan baru terkait royalti kerikil bara. Dampak dari aturan main anyar ini salah satunya menciptakan tubuh perjuangan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) mesti membayar royalti hingga mencapai 28 persen.

Dalam salah satu pasal dijelaskan bahwa rezim izin generasi pertama akan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau tarif kerikil bara sekitar 14-28 persen sesuai Harga Batubara Acuan (HBA). Sementara, IUPK eks PKP2B generasi I plus, tarif PNBP produksinya berkisar 20-27 persen sesuai HBA.

Mengacu pada beleid tersebut, maka setidaknya telah ada tiga badan usaha yang terkena pengaruh hukum ini yakni PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin. Dua yang terakhir ialah anak usaha Bumi Resources (BUMI).

Sekretaris sekaligus Direktur Perusahaan BUMI, Dileep  Srivastava menyebut bahwa pihaknya ketika ini masih mendalami PP tersebut. Meski demikian, beliau tidak menampik bahwa selama ini BUMI senantiasa mematuhi dan melakukan semua peraturan yang sudah dibuat pemerintah.

“Kami sedang mempelajari peraturan tersebut dan sesudah itu (Kami) berada dalam posisi untuk menunjukkan komentar yang memiliki arti. Seperti biasa kami mengikuti peraturan dan mematuhinya,” kata Dileep lewat pesan singkat, Rabu (20/4).

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Pengusahan Batubara Ditjen Minerba, Kementerian ESDM, Lana Saria menyebut bahwa ketentuan ini tidak akan merugikan tubuh perjuangan alasannya adalah mekanisme iuran dikerjakan secara berjenjang dan tarifnya diubahsuaikan dengan HBA.

“Pada dikala harga tinggi tentunya pemerintah juga mampu mencicipi penerimaan negara yang meningkat. Tapi pada saat watu bara berada di harga yang sangat rendah, pemerintah tidak ingin membebani perusahaan terhadap kewajiban finansialnya atau menentukan kondusifnya situasi berupaya,” ungkap Lana dalam sosialisasi PP sementara waktu lalu.

Sebagai mana dikenali, Presdien Joko Widodo sudah meresmikan PP 15 tahun 2022 ihwal Perlakukan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara pada 11 April kemarin. Sementara, pemberlakuannya sudah dimulai sejak tanggal Senin, 18 April 2022.

Untuk lebih jelasnya, berikut detail royalti gres watu bara bagi badan perjuangan eks PKP2B:

IUPK eks PKP2B Generasi 1:
HBA kurang dari USD 70 per ton, tarif royalti 14%.
HBA antara USD 70 – USD 80 per ton, tarif royalti 17%.
HBA antara USD 80 – USD 90 per ton, tarif royalti 23%.
HBA antara USD 90 – USD 100 per ton, tarif royalti 25%.
HBA lebih dari USD 100 per ton, tarif royalti 28%.

IUPK eks PKP2B Generasi 1 Plus:
HBA kurang dari USD 70 per ton, tarif royalti 20%.
HBA antara USD 70 – USD 80 per ton, tarif royalti 21%.
HBA antara USD 80 – USD 90 per ton, tarif royalti 22%.
HBA antara USD 90 – USD 100 per ton, tarif royalti 24%.
HBA lebih dari USD 100 per ton, tarif royalti 27%.