Jakarta, TAMBANG – Pemerintah semakin serius mendorong hilirisasi kerikil bara. Ini tampakdari pernyataan Presiden Joko Widodo dikala membuka rapat terbatas Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/4).
“Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa kita semua mesti bergeser dari negara pengekspor materi-bahan mentah, dan salah satunya ialah batu bara, menjadi negara industri yang bisa mengolah materi mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi. Ini saya kira seni manajemen besar yang kita harus konsisten untuk menjalankannya,” kata Jokowi ketika menyampaikan pengirim rapat.
Orang nomor satu di Indonesia ini kemudian menyebut beberapa industri turunan batu bara yang mampu dibangun, mulai dari kenaikan kualitas (upgrading), pembuatan briket kerikil bara, pengerjaan kokas, gasifikasi hingga pencairan watu bara.
Ia optimis dengan hilirisasi batu bara ini selain meningkatkan nilai tambah, juga mampu menekan impor materi baku yang diharapkan industri dalam negeri. Saat industri pengolahan watu bara berkembang akan menyerap bertambah banyak tenaga kerja.
Ia pun meminta untuk secepatnya mempersiapkan peta jalan (roadmap) hilirisasi watu bara.
“Saya minta roadmap optimalisasi pemanfaatan batu bara dalam negeri betul-betul dipercepat dengan penerapan teknologi yang ramah lingkungan,” ungkap Presiden seperti dikutip dari laman www.setkab.go.id.
Batu ara Butuh Peta Jalan
Ia meminta dalam peta jalan tersebut ditentukan seni manajemen dan sasaran produk hilir yang hendak dikembangkan sehingga terperinci arah mana yang akan dituju. Kemudian berapa banyak yang hendak diubah menjadi gas, berapa banyak yang ingin diubah menjadi produk petrokimia.
“Kemudian juga (kerjakan) pemetaan kawasan yang mampu dikembangkan untuk melaksanakan hilirisasi industri kerikil bara. Ini ada di mana saja, sehingga menjadi terang ke depan strategi besar kita ini seperti apa. Pastikan kawasan yang memiliki cadangan sumber batu bara yang cukup untuk menjamin pasokan keperluan dalam proses hilirisasi ini,” tandas Presiden Jokowi.
Ia lalu menyebut beberapa prioritas yang bisa dijalankan, seperti program gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) yang sangat penting selaku substitusi dari elpiji. Selama ini Indonesia masih mengimpor elpiji sehingga bila mampu diganti dengan DME maka bisa mengurangi devisa.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengakui hilirisasi bat ubara masih terkendala aspek keekonomian serta faktor teknologi. Namun menurutnya hambatan tersebut bisa dituntaskan jika perusahaan swasta atau BUMN mencari kawan. Ia menyampaikan sampai 2019 baru lima pemegang IUPK OP yang melakukan coal upgrading dan dua pemegang IUPK-OP yang memproduksi briket kerikil bara.
“Saya ingin semoga dicarikan penyelesaian untuk mengatasi kelambanan pengembangan industri turunan batu bara ini, karena kita sudah usang sekali mengekspor batu bara mentah. Sehingga saya kira memang mesti secepatnya diakhiri jika nanti akan ada beberapa perpanjangan (perjanjian watu bara) dengan keharusan untuk memulai ini,” tutup Presiden Jokowi.
